DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2018

Nomor: 31
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, meliputi: Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan UPTD; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 98);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Pengunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586); 3
14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan Pada Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
20.Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 56); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja dan Produktivitas yang selanjutnya disebut UPTD BLKP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
10.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja dan Produktivitas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD BLKP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
12.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BLKP pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. 5
(2)UPTD BLKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD BLKP Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD BLKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(2)Susunan organisasi UPTD BLKP terdiri dari:
1. a.kepala UPTD BLKP;
2. b.sub bagian tata usaha;
3. c.seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. d.seksi Penyelenggaraan Pelatihan, Kerjasama dan Pemasaran; dan
5. f.kelompok jabatan fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi UPTD BLKP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

UPTD BLKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pada dinas dalam bidang ketenagakerjaan yang meliputi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi kepada tenaga kerja, tenaga ahli, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pengembangan pelatihan dan melaksanakan pelatihan produktivitas, pengukuran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor usaha, perusahaan baik milik swasta maupun BUMN/BUMD dan koperasi, kerjasama pelatihan dan pemanfaatan UPTD BLKP.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BLKP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem serta kerjasama pelatihan;
b.penyiapan dan melaksanakan pelatihan kepada pencari kerja, tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji kompetensi, pelatihan produktivitas, peningkatan dan pengukuran produktivitas; 6
c.penyelenggaraan pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan;
d.pelaksanaan pemasyarakatan/penyuluhan, pelatihan produktivitas;
e.pelaksanaan pengukuran dan analisa produktivitas regional, sektoral, perusahaan dan tenaga kerja;
f.pemberian masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah daerah dan swasta;
g.pengelolaan loket 3in1 (loket pelatihan, sertifikasi dan penempatan)
h.pengevaluasian dan pelaporan, pemantauan hasil pelatihan dan penganalisaan data alumni serta jenis pelatihan;
i.pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan swasta dalam upaya pemanfaatan sarana dan prasarana UPTD BLKP dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
j.pelaksanaan uji kompetensi;
k.pelaksanaan urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
l.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)UPTD BLKP dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
(2)Kepala UPTD BLKP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional yang meliputi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi kepada tenaga kerja, tenaga ahli, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pengembangan pelatihan dan melaksanakan pelatihan produktivitas, pengukuran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor usaha, perusahaan baik milik swasta maupun BUMN/BUMD dan koperasi, pengelolaan loket 3in1 (loket pelatihan, sertifikasi dan penempatan), kerjasama pelatihan dan pemanfaatan UPTD BLKP.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BLKP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem serta kerjasama pelatihan; 7
b.penyiapan dan melaksanakan pelatihan kepada pencari kerja, tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji kompetensi, pelatihan produktivitas, peningkatan dan pengukuran produktivitas;
c.penyelenggaraan pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan;
d.penyelenggaraan pemasyarakatan/penyuluhan, pelatihan produktivitas;
e.pelaksanaan pengukuran dan analisa produktivitas regional, sektoral, perusahaan dan tenaga kerja;
f.pemberian masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah daerah dan swasta;
g.pengelolaan loket 3in1 (loket pelatihan, sertifikasi dan penempatan;
h.pengevaluasian dan pelaporan, pemantauan hasil pelatihan dan penganalisaan data alumni serta jenis pelatihan;
i.penyelenggaraan kerjasama pelatihan dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan swasta dan kerjasama dalam upaya pemanfaatan sarana dan prasarana UPTD BLKP dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
j.pelaksanaan uji kompetensi;
k.pelaksanaan urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BLKP.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga, kerjasama penggunaan sarana dan prasarana UPTD BLKP dengan pihak lain.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan urusan kepegawaian;
b.penyelenggaraan urusan keuangan;
c.penyelenggaraan urusan surat menyurat dan pengelolaan perpustakaan UPTD BLKP; 8
d.penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
e.penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD BLKP;
f.penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD BLKP;
g.penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BLKP;
h.pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD BLKP;
i.pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan, dan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan swasta dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLKP.
(2)Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, penyusunan anggaran, monitoring, pengelolaan dan penyajian data dan informasi UPTD BLKP.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017