DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah, meliputi: Pembentukan dan Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan RSJD Provinsi Jambi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memberi kewenangan kepada Daerah untuk melakukan penataan kembali organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
15.Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Provinsi Jambi. 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. 5 Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 7 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 9 UPTD Bersifat Khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 10 Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah suatu susunan dan hubungan serta posisi yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 11 Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah unsur senyawa yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. 4 12 Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi 13 Direktur RSJD Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan. 14 Satuan Pemeriksaan Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSJD. 15 Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur. 16 Komite Medis adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 17 Komite Keperawatan adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tatakelola keperawatan (nursegovernance) agar staf keperawatan di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat. 18 Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tatakelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 19 Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSJD. 20 Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. 21 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk RSJD sebagai UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza serta pelayanan penunjang kesehatan lainnya secara profesional.
(2)UPTD Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

Pasal 3

(1)RSJD dipimpin oleh Direktur.
(2)Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang 5 kepegawaian.
(4)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Gubernur Jambi.
(5)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
(6)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSJD.

Pasal 4

(1)Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan
c.Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSJD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 6

(1)RSJD terdiri dari:
1. a.Direktur
2. b.Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari: 1 Seksi Pelayanan Jiwa, Umum, dan Ketergantungan Napza; 2 Seksi Penunjang Medik;
3. c.Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan: 1 Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi; 2 Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan ;
4. d.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan: 1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia; 2 Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
5. e.Unit-unit non struktural terdiri dari:
  1. 1.Satuan Pemeriksaan Internal;
  2. 2.Komite;
  3. 3.Instalasi; dan 6
  4. 4.Kelompok Staf Medis;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
(4)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
(5)Bagan struktur organisasi RSJD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)RSJD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSJD mempunyai fungsi:
1. a.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna;
2. b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
3. c.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa;
4. d.pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
5. e.pelayanan medis;
6. f.pelayanan penunjang medis dan non medis;
7. g.pelayanan keperawatan;
8. h.pelayanan rujukan;
9. i.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
10. j.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat;
11. k.pengelolaan keuangan dan akutansi;
12. l.pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pasal 8

(1)Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSJD;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSJD;
3. c.menandatangani surat perintah membayar; 7
4. d.mengelola utang dan piutang RSJD yang menjadi tanggungjawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSJD yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan RSJD;
8. h.merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
9. i.melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
10. j.menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan jiwa; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik di bidang sumber daya pelayanan medis dan penunjang medik, pelayanan administrasi serta mutu pelayanan medis dan penunjang medik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penunjang medik mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan pelayanan medis;
3. c.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik;
5. e.penyiapan bahan pelayanan administrasi di bidang mutu pelayanan medis dan penunjang medik; dan
6. f.pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Jiwa Umum dan Ketergantungan Napza.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai fungsi:
1. a.perumusan pengembangan pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
2. b.perumusan kebutuhan sarana prasarana pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
3. c.pengendalian pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
4. d.pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza; dan
5. e.pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 8

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…