DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 260

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Staf Ahli; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi. 3
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
8.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jambi.
10.Biro adalah biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
11.Bagian adalah bagian pada biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian yang ada pada bagian biro- biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
14.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaskanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Pergub Jambi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4
d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.sekretaris daerah;
2. b.asisten I (asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat), terdiri dari
  1. 1.Biro pemerintahan dan otonomi daerah, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian batas dan administrasi kewilayahan, terdiri dari: 1) subbagian batas daerah; 2) subbagian administrasi toponimi dan pemetaan wilayah serta kerjasama di wilayah perbatasan; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian otonomi daerah, terdiri dari: 1) subbagian pemerintahan dan pengembangan daerah; 2) subbagian fasilitasi pejabat daerah; dan 3) subbagian pemerintahan bawahan. d) bagian administrasi pemerintahan umum, terdiri dari: 1) subbagian ketenteraman dan ketertiban; 2) subbagian pertanahan; dan 3) subbagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan. e) kelompok jabatan fungsional
  2. 2.Biro hukum, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian perundang-undangan, terdiri dari: 1) subbagian tata hukum; 5 2) subbagian rancangan hukum, telaahan dan pengesahan; dan 3) subbagian dokumentasi dan publikasi. c) bagian bantuan hukum, terdiri dari: 1) subbagian sengketa hukum; 2) subbagian bantuan hukum; dan 3) subbagian penegakan hak azazi manusia dan penyuluhan hukum d) bagian pembinaan kebijakan daerah kabupaten/kota, terdiri dari: 1) subbagian pembinaan kebijakan kepala daerah kabupaten/kota; 2) subbagian evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota; dan 3) subbagian tata usaha biro. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, terdiri dari: 1) subbagian sosial dan kemasyarakatan; 2) subbagian ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian agama, terdiri dari: 1) subbagian haji; 2) subbagian pengembangan keagamaan; dan 3) subbagian pendidikan keagamaan. d) bagian pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, terdiri dari: 1) subbagian pendidikan, pemuda dan olahraga; 2) subbagian kesehatan; dan 3) subbagian pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. e) kelompok jabatan fungsional
3. c.asisten II (asisten perekonomian dan pembangunan), terdiri dari:
  1. 1.Biro perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari a) kepala biro; b) bagian perekonomian, terdiri dari: 1) subbagian ekonomi kreatif; 6 2) subbagian pertambangan dan energi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian investasi, terdiri dari: 1) subbagian penanaman modal dan pendapatan keuangan; 2) subbagian pengendalian inflasi; dan 3) subbagian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. d) bagian sumber daya alam, terdiri dari: 1) subbagian kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; dan 2) subbagian pertanian; dan 3) subbagian lingkungan hidup dan kehutanan. e) kelompok jabatan fungsional
  2. 2.Biro pembangunan dan kerjasama, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian bina program, terdiri dari: 1) subbagian penyusunan dan pemantauan program; 2) subbagian evaluasi dan pelaporan; dan 3) subbagian pembangunan sarana prasarana fisik dan perhubungan. c) bagian layanan pengadaan, terdiri dari: 1) subbagian manajemen pengadaan dan informasi; 2) subbagian sanggah, pengaduan dan pengembangan sumber daya manusia; dan 3) subbagian tata usaha biro. d) bagian kerjasama, terdiri dari: 1) subbagian kerjasama dalam dan luar negeri; 2) subbagian kerjasama antar lembaga; dan 3) subbagian pemantauan dan evaluasi kerjasama. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro pengelolaan barang milik daerah. a) kepala biro; b) bagian perencanaan kebutuan barang, monitoring dan evaluasi barang milik daerah, terdiri dari: 1) subbagian tata usaha biro; 2) subbagian perencanaan kebutuhan barang dan standarisasi barang dan harga; dan 7 3) subbagian monitoring dan evaluasi barang milik daerah c) bagian pengadaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milik daerah, terdiri dari: 1) subbagian pengadaan barang dan jasa; 2) subbagian pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan 3) subbagian pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah. d) bagian penatausahaan barang milik daerah dan pembinaan, terdiri dari: 1) subbagian inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah; 2) subbagian penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan 3) subbagian pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. e) kelompok jabatan fungsional
4. d.asisten III (asisten administrasi umum), terdiri dari:
  1. 1.Biro organisasi, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian kepegawaian sekretariat daerah dan analisis jabatan, terdiri dari: 1) subbagian kepegawaian sekretariat daerah dan budaya kerja; 2) subbagian analisis jabatan; dan 3) subbagian tata usaha biro dan perpustakaan sekretariat daerah. c) bagian kelembagaan, terdiri dari: 1) subbagian kelembagaan perangkat daerah provinsi; 2) subbagian kelembagaan unit pelaksana teknis dinas/badan dan cabang dinas provinsi; dan 3) subbagian kelembagaan kabupaten/kota. d) bagian tata laksana dan reformasi birokrasi, terdiri dari: 1) subbagian tata laksana; 2) subbagian pelayan publik; dan 3) subbagian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e) kelompok jabatan fungsional
  2. 2.Biro Humas dan Protokol, terdiri dari: a) kepala biro; 8 b) bagian pemberitaan dan publikasi, terdiri dari: 1) subbagian pemberitaan, penyaringan dan penyajian informasi; 2) subbagian penerbitan dan distribusi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian pelayanan media dan dokumentasi, terdiri dari: 1) subbagian pelayanan media cetak dan elektronik; 2) subbagian informasi dan grafika; dan 3) subbagian dokumentasi dan komunikasi masyarakat. d) bagian protokol, terdiri dari: 1) subbagian pelayanan akomodasi dan penerimaan tamu; 2) subbagian upacara dan rapat-rapat; dan 3) subbagian administrasi keprotokolan. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro Umum, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian pelayanan umum, terdiri dari: 1) subbagian tata usaha biro; 2) subbagian tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi; dan 3) subbagian pelayanan umum. c) bagian rumah tangga, terdiri dari: 1) subbagian logistik; 2) subbagian operasional, bahan bakar miyak, dan mobilitas kendaraan; dan 3) subbagian rumah tangga pimpinan. d) bagian administrasi keuangan sekretariat, terdiri dari: 1) subbagian belanja perjalanan dinas; 2) subbagian penatausahaan keuangan; dan 3) subbagian administrasi belanja pegawai. e) kelompok jabatan fungsional
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten.
(3)Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala biro. 9
(4)Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
(5)Struktur organisasi biro-biro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan, pembinaan hubungan kerja dengan perangkat daerah dalam provinsi dan memimpin serta mengoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat daerah.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otomoni daerah, hukum, kesejahteraan sosial serta satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 10
b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
d.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian, infra struktur dan sumber daya, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset.
b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
d.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur, percepatan penyerapan anggaran, dan sumber daya, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset; dan 11
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks260PDFHirarki

Memuat teks peraturan…