DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah yang mencakup Ketentuan Umum,Pengelolaan resiko,dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8.Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jambi.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
11.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
12.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
13.Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
14.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
24.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melakukan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan Pengelolaan Risiko yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.Pengelolaan Risiko; dan
b.Pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 4

(1)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas:
1. a.tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
2. b.tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
3. c.tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan/atau RKPD tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.
(3)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
(4)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Renstra Perangkat Daerah dan/atau Renja tahun dilakukannya Identifikasi Risiko.
(5)Pengelolaan Risiko strategis tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.
(6)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
1. a.penetapan kinerja Perangkat Daerah; dan
2. b.renja dan/atau RKPD.
(7)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas tujuan pada tingkatan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

Pasal 5

Pengelolaan Risiko dilakukan pada setiap tahapan sebagai berikut:

a.penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
b.penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
c.penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS;
d.penyusunan RKA Perangkat Daerah;
e.penyusunan rancangan APBD;
f.penyusunan rancangan DPA Perangkat Daerah;
g.penetapan DPA Perangkat Daerah; dan
h.pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:

a.pengembangan budaya sadar Risiko;
b.pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
c.penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

Pasal 7

Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sesuai Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(2)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi pemahaman Risiko kepada pegawai diseluruh tingkatan organisasi Perangkat Daerah;
2. b.internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi Perangkat Daerah; dan
3. c.pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
(3)Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
4. d.pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 9

(1)Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
3. c.Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
4. d.Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
5. e.Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR.
(2)Gubernur sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(5)Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang memberikan keyakinan atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(6)Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.
(7)Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Gubernur dalam melakukan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membentuk Komite Pengelolaan Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Gubernur sebagai Ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
3. c.Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…