DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2016

Nomor: 33
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara 5679); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 53);
7.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENJABARAN KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. 3
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekwan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Sekwan dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 3

Sekwan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekwan mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Setwan terdiri dari :

a.sekretaris DPRD;
b.bagian umum, terdiri dari;
1. 1.Subbagian tata usaha dan kepegawaian;
2. 2.subbagian rumah tangga dan aset; dan
3. 3.subbagian humas dan protokol. 4
c.bagian keuangan, terdiri atas:
1. 1.subbagian administrasi dan penatausahaan keuangan;
2. 2.subbagian program dan pelaporan; dan
3. 3.subbagian perbendaharaan dan verifikasi
d.bagian persidangan dan produk hukum, terdiri atas:
1. 1.subbagian alat kelengkapan dewan
2. 2.subbagian rapat dan risalah
3. 3.subbagian produk hukum
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
f.Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
g.Masing-masing subbagian di pimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
h.Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekwan dalam rangka melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan aset, serta kehumasan dan keprotokolan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan tata usaha DPRD dan sekretariat DPRD;
b.pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
c.penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
d.pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset, barang-barang inventaris dan kendaraan dinas;
e.pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban lingkungan kantor/gedung dan rumah dinas pimpinan DPRD;
f.pelaksanaan tugas kehumasan dalam rangka publikasi melalui media cetak dan elektronik atas kegiatan DPRD; 5
g.pelaksanaan tugas keprotokolan dan menyiapkan bahan- bahan ekspose, makalah serta susunan acara pada setiap pertemuan;
h.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekwan dalam rangka melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan serta pengaturan ATK.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan pencatatan surat masuk dan keluar;
b.penyiapan surat dinas dan undangan rapat-rapat;
c.pendistribusian surat-surat dinas dan undangan rapat- rapat dan penggandaan bahan kelengkapan Setwan;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa jabatan, ketatalaksanaan dan kelembagaan Setwan;
e.penataan kearsipan;
f.pengelolaan alat tulis kantor;
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas membantu Sekwan dalam rangka melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga, pemeliharaan, perawatan gedung/kantor dan rumah dinas, keamanan lingkungan gedung/kantor dan rumah dinas, melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan kendaraan dinas, melakukan pengolahan data, penyusunan laporan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset lingkup SETWAN;

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan urusan teknik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor/gedung dan rumah dinas pimpinan DPRD; 6
b.penyiapan/pengaturan sarana dan prasaran pada acara rapat-rapat dan penerimaan tamu-tamu resmi DPRD dan sekretariat DPRD;
c.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD;
d.pengelolaan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang milik daerah;
e.penginventarisasian sarana dan prasarana inventaris, serta usulan penghapusan aset yang dikelola sekretariat DPRD;
f.pengolahan data, penyusunan laporan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset lingkup SETWAN;
g.penyiapan bahan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi yang menyangkut barang milik daerah (aset);
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…