DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang meliputi, Ketentuan Umum, NPA, Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah, Tata Cara Penghitungan NPA dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);
11.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2016 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut berada di darat.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
10.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot air tanah.
11.Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
12.Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disebut BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disebut BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
15.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
16.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan PAT oleh Kabupaten/Kota.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah agar konsentrasi air tanah dapat terjaga.

BAB II

NPA

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
(2)BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air berupa air tanah;
2. b.lokasi sumber air berupa air tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
4. d.volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(3)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut :
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(4)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.jenis sumber air berupa air tanah;
2. b.lokasi sumber air berupa air tanah; dan
3. c.kualitas air tanah.
(5)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
2. b.volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut :
1. a.air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif dengan peringkat 4 (empat) dan bobot 16 (enam belas);
2. b.air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 3 (tiga) dan bobot 9 (sembilan);
3. c.air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif dengan peringkat 2 (dua) dan bobot 4 (empat); dan
4. d.air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 1 (satu) dan bobot 1 (satu).
(3)Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibagi dalam wilayah yang memiliki potensi dan risiko dampak dari pengambilan air tanah, terdiri dari:
1. a.wilayah A adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan besar;
2. b.wilayah B adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan menengah;
3. c.wilayah C adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan rendah; dan
4. d.wilayah D adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan sangat rendah.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
1. a.wilayah A : Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. b.wilayah B : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo;
3. c.wilayah C : Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo; dan
4. d.wilayah D : Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batang Hari dan Kota Sungai Penuh.

Pasal 5

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
1. a.kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk berupa air;
2. b.kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
3. c.kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
4. d.kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
5. e.kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan:
  1. 1.produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
  2. 2.produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
(2)Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 6

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 2 Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

(1)NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
(2)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
(3)BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
2. b.40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 8

(1)Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(2)Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau air tanah dan rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 9

Perhitungan HAB, BAT, BPH, dan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diperoleh dengan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.022/m 3 (seribu dua puluh dua rupiah per meter kubik).

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…