DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
7.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Jambi.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Jambi.
9.Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
10.Subbagian adalah Subbagian di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
11.Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb. 3
12.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
15.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Inspektorat merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan tekhnis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 4
b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
e.pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Inspektorat membawahi:
1. a.inspektur;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  2. 2.sub bagian administrasi keuangan dan umum;
3. c.inspektur pembantu wilayah I;
4. d.inspektur pembantu wilayah II;
5. e.inspektur pembantu wilayah III; dan
6. f.jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
(3)Masing-masing inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu inspektorat dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi. 5

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengawasan berdasarkan prioritas daerah dan aturan yang terkait;
b.pengelola/menyusun anggaran inspektorat;
c.pengoordinasian penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
d.pengelola, mengevaluasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan internal dan pengawasan ekternal;
e.penyusun data hasil pemeriksaan teknis fungsional sebagai bahan tindaklanjut;
f.penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat;
g.pelaksanaan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi pengolahan data pengawasan dan hasil tindaklanjut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rencana/program kerja pengawasan;
b.penyiapan penyusunan anggaran Inspektorat;
c.penyiapan konsep PKPT Tahunan;
d.penyiapan konsep laporan kinerja inspektorat (LKJ);
e.penyiapan konsep peraturan perundang-undangan;
f.penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
g.pengadministrasian/menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
h.pelaksanaan fasilitasi evaluasi laporan/meneliti konsep hasil pengawasan;
i.pendataan, menghimpun serta mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
j.penyusun statistik hasil pengawasan; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6

Pasal 10

Subbagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris menyiapkan bahan dalam rangka melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penata usahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Administrasi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan tatausaha, surat menyurat dan kearsipan;
b.pengelolaan urusan kepegawaian;
c.penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
d.pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
e.pengelola urusan keuangan;
f.pengelolaan asset; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…