menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
20.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
22.Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 54); 23. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI. Pasal I Mengubah Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 31), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 – 3 – 2018 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 – 3 – 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H.M DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI. JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN NO PERIZINAN NO NONPERIZINAN I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BIDANG PENANAMAN MODAL Pendaftaran Penanaman Modal. Perubahan pendaftaran Penanaman Modal. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha Izin Perluasan untuk Penanaman Modal di sektor industri Perubahan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger). Izin Pembukaan Kantor Cabang II BIDANG KETAHANAN PANGAN 1. 2. 3. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri Yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Ketahanan Pangan (JMKP). Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri Yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Non Sertifikat JMKP). Sertifikat Prima III A. 1. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SUB BIDANG BINA MARGA Izin pemakaian bahu jalan pemasangan papan reklame, neon box yang terkena jalan Provinsi. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Provinsi. Izin galian untuk penempatan kabel serat optik dan pipa. Izin Jalan Khusus Izin jalan bebas hambatan lintas Kab/kota. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Izin penggunaan Sumber Daya Air. IV 1. BIDANG SOSIAL Izin Pengumpulan Uang atau Barang 1. 2. 3. 4. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM- UKS. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM-UKS V 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lintas Kab/kota Surat Izin penyalur Tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga Izin Tempat penampungan Calon TKI Lintas Kab/kota Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh (IOPJP/B) Izin Penggunaan Alat Kerja. Izin Lift Izin Penangkal Petir 1. 2. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) VI 1. BIDANG KOPERASI DAN UKM Izin Usaha Simpan Pinjam Lintas Kab/Kota dalam Provinsi.
1.Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
2.Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Kab/Kota dalam Provinsi. 2. 3. 4. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pembubaran Koperasi. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/usaha simpan Pinjam koperasi. VII A. 1. 2. 3. B. 1. 2. BIDANG TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN SUB BIDANG PERTANIAN Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura. Izin Pembangunan Laboratorium benih pangan dan Holtikultura. Izin Pembangunan Laboratorium Pupuk Organik dan Hayati SUB BIDANG PETERNAKAN Izin Usaha Peternakan. Izin Usaha Produsen Obat Hewan. A. 1. 2. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SUB BIDANG PERTANIAN Surat keterangan Perdagangan Benih bina. Surat keterangan Rekomendasi Produsen Benih SUB BIDANG PETERNAKAN Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan, vaksin antar Provinsi/pulau. Rekomendasi Pembangunan Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi. Rekomendasi Pengeluaran dan/ atau pemasukan ternak ruminansia, non ruminansia dan unggas antar provinsi. Rekomendasi Pengeluaran dan atau pemasukan ternak potong antar Provinsi dan Pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan negara antar provinsi/pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Day Old Chick (DOC) Day Old Duck (DOD) antar provinsi/pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran bibit/benih/semen beku antar Provinsi/pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran unggas antar provinsi/pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (telur konsumsi) antar provinsi/pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar provinsi/pulau. 11. 12. 13. 14. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar provinsi/pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (kulit untuk pangan) antar provinsi dan pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu tepung tulang, tepung darah, Chicken Feather (CFM) dan Fish Meal (FM) antar provinsi dan pulau. Rekomendasi Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (kulit bahan industri) antar provinsi dan pulau. VIII 1. 2. 3. 4. 5. BIDANG PERKEBUNAN Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B). Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P). Izin Usaha Produksi Benih. Izin Persetujuan perubahan kapasitas hasil pengolahan perkebunan. 1. 2. 3. 4. Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Rekomendasi Hak Guna Usaha Perkebunan Baru. Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan. Rekomendasi Pembaharuan Hak Guna Usaha Perkebunan. IX 1. 2. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Izin Operasional Pramuwisata. Izin Membawa benda Museum keluar Daerah Provinsi. 1. 2. 3. 4. 5. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel. Sertifikat Penggolongan Restoran/ Rumah Makan. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Kab/Kota. X 1. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Izin Pemanfaatan Ruang XI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. BIDANG KESEHATAN Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT). Izin usaha kecil Obat Tradisional (UKOT). Izin Industri Farmasi. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan. Izin Industri Kosmetika. Izin Pendirian RS Pemerintah Kls B non pendidikan. Izin Operasional Penyelenggaraan RS Pemerintah Kelas B non pendidikan. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS pemerintah Kls B non pendidikan. Izin Pendirian RSU khusus Kls B. Izin Operasional Penyelenggaraan RSU khusus Kls B. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RSU khusus Kls B. Izin Pendirian RSU swasta Kls B. Izin Operasional Penyelenggaraan RSU swasta Kls B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT). Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional. Rekomendasi Izin Industri Farmasi. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Rekomendasi Perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang. Rekomendasi Perizinan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF). Rekomendasi Perizinan Penyalur Alat Kesehatan. Rekomendasi kelengkapan administrasi RS pendidikan. Rekomendasi Izin Pendirian RS Kelas B Pendidikan. Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan RS Kelas B pendidikan. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS Kelas B pendidikan. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RSU swasta Kls B. Rekomendasi Pendirian RS Pemerintah kelas A. Rekomendasi Operasional Penyelenggaraan RS Pemerintah kelas A. Rekomendasi Pendirian RS khusus Pemerintah kelas A. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS khusus Pemerintah kelas A. Rekomendasi Operasional Penyelenggaraan RS khusus Pemerintah kelas A. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan RS Pemerintah kelas A. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit PMA/PMDN. Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit PMA/PMDN. Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan RS PMA/PMDN. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA). 24. 25. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan. XII A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. B. 1. 2. 3. 4. 5. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Izin Usaha Pertambangan Khusus Produksi (IUPK). Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan & Penjualan. Izin Prinsip Pengolahan dan/Permurnian. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penjualan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Izin untuk melakukan pengangkutan dan Penjualan. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Izin Pengangkutan/Penimbunan dan Pemakaian Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan (baru dan perpanjangan). Kartu Izin Meledakkan. SUB BIDANG GEOLOGI Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah (SIPA) (pengambilan air tanah) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT). Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah (eksplorasi air tanah) Izin Pengambilan mata air A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B. 1. 2. 3. SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA Suspensi Usaha Pertambangan (Surat Pelaksanaan Penundaan/ penangguhan usaha pertambangan untuk sementara). Surat keterangan terdaftar/SKT. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak. Persetujuan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Persetujuan Rencana Reklamasi dan perubahannya. Persetujuan Rencana Pascatambang dan perubahannya dari pemegang. Rekomendasi Pelaksanaan Penempatan Jaminan Reklamasi dari pemegang. Rekomendasi Pelaksanaan Penempatan Jaminan Pascatambang dari pemegang Persetujuan Pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dari pemegang. Persetujuan Pencairan jaminan pascatambang dari pemegang. SUB BIDANG GEOLOGI Surat keterangan terdaftar/SKT usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam satu daerah Provinsi. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) C. 1. 2. 3. 4. D. 1. 2. 3. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Izin Operasi (IO). Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika. SUB BIDANG ENERGI TERBARUKAN Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Kab/Kota dalam Provinsi. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (BIOFUEL) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun. Izin Usaha niaga Bahan Bakar BIOGAS C. 1. 2. 3. D. 1. 2. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN Surat Keterangan Terdaftar Surat Dukungan Pemerintah Provinsi Jambi atas Pembangunan Ketenaga listrikan. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan. SUB BIDANG ENERGI TERBARUKAN Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi Rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha bahan bakar nabati (BIOFUEL) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton per Tahun. (baru) XIII A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN SUB BIDANG PERIKANAN Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Surat Pembudidayaan Ikan (SPI). Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIP JK). Perpanjangan SIPI/SIKPI/SIP JK Izin Kapal Andon SUB BIDANG KELAUTAN Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil diluar Minyak dan Gas Bumi. (Baru) Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Di atas 5 GT – 30 GT. (Baru) IUP Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah. (Baru) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. SUB BIDANG PERIKANAN Rekomendasi sertifikasi kelayakan pengolahan Surat persetujuan penangkapan ikan Surat persetujuan pengadaan Kapal ikan dan kapal penangkapan dan Pengangkut ikan diatas > 5 GT s.d. 30 GT. Rekomendasi Impor Ikan Pendaftaran Kapal Perikanan > 5 GT s.d. 6 GT Rekomendasi Izin Pemasukan Hasil Perikanan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) SUB BIDANG KELAUTAN Rekomendasi Pembangunan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran Di atas 5 GT – 30 GT. (Baru) 4. 5. 6. 7. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi. Izin usaha pembenihan dan penangkapan ikan Izin Usaha Pemasaran hasil perikanan. Izin Usaha Pengelolaaan hasil perikanan XIV 1. 2. 3. 4. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Izin Usaha Industri (IUI). Izin Prinsip dan Jasa. Izin Usaha kawasan Industri. Izin perluasan Kawasan Industri. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Angka Pengenal Importir (API). Angka Pengenal Importir (API-P). Rekomendasi Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PTB2). Rekomendasi Perdagangan Minuman Beralkohol (75%) bagi Toko Bebas Bea (TBB). Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan untuk Eksportir. Surat Keterangan Asal Kayu Olahan (SAKO). XV 1. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Lingkungan. 1. 2. 3. Persetujuan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi UKL-UPL. Rekomendasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). XVI 1. 2. 3. 4. 5. BIDANG KEHUTANAN Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan negara. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan negara Izin pemanfaatan kayu (IPK) pada areal APL yang telah dibebani izin Peruntukan. IPK dan HPK yang telah dikonsevasi atau tukar menukar kawasan hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) yang merupakan kewenangan Gubernur (areal yang dimohon lintas Kab/Kota) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kap. diatas 2000 s/d kurang dari s.d 6.000 M3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perubahan (Addendum) IUIPHHK/ IUIPHHBK. Pemindahan lokasi IUIPHHK/ IUIPHHBK Rekomendasi dalam rangka permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Rekomendasi dalam rangka Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA). Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK- HTI) pada hutan produksi. Rekomendasi gubernur dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kap. diatas 2000 s/d kurang dari 6000 m3/thn Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar. Izin perubahan penggunaan Mesin produksi utama pada IUIPHHK Izin Pembuatan Koridor Izin Penggunaan Koridor Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi. Izin Penurunan Kapasitas Produksi. Izin Perubahan Nama dan Penggantian Pemegang IUIPHHK. Izin Rencana Tahunan IUIPHHK Hutan Alam. Izin Rencana Tahunan IUIPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI). Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Izin Relokasi IUIPHHK kap. diatas 2000 s/d kurang dari s.d 6.000 M3 8. 9. Pertimbangan Gubernur dalam rangka pelepasan kawasan hutan. Rekomendasi pemberian IUPHBK- HA/IUPHHBK-HT apabila kewenangan pemberian izin oleh Menteri LHK Hutan. XVII A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT). Izin Trayek Penambahan Armada/ Frekuensi Pelayanan. Izin Trayek Perubahan Trayek. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang. Izin Trayek Baru MPU/Mikrobis AKDP. Izin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku SKIT. Izin Trayek Penambahan Armada MPU/Mikrobis. Izin Trayek Perubahan Trayek MPU/ Mikrobis. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETA APIAN Rekomendasi ADVIS Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi. Surat Keterangan Bebas Uji Berkala (Baru). Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Provinsi. Surat Persetujuan Atas Permohonan Izin Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Surat Persetujuan Atas Permohonan Izin Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Surat Persetujuan Atas Permohonan Izin Operasi Angkutan Taksi. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan MPU. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/ Hilang. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek AJDP. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan AJDP. Izin Trayek Perubahan Trayek AJDP. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan AJDP. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang. Izin Operasi Angkutan Sewa. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa. Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Sewa. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/ Hilang. Izin Operasi Angkutan Taksi. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi. Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Taksi. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Taksi. Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Angkutan Pemadu Moda. Izin Trayek Penambahan/ Pengurangan Armada/Frekuensi Pelayanan Angkutan Pemadu Moda. Izin Trayek Perubahan Trayek Pemadu Moda. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan. 34. 35. 36. 37. 38. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang Pemadu Moda. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota. (Baru) Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten dari Kota Dalam Satu Daerah Provinsi. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi Satu Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN UDARA Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT). Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM). Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT). Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota. Izin Trayek Kapal Sungai Lintas Kab/Kota. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Lintas Pelabuhan Antar Kab/Kota. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut. Izin Usaha Depo Peti Kemas. Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara (JPTU). Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kab. Izin Pembangunan Heliport B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN UDARA Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan. Surat Keterangan Buka Cabang Bagi Perusahaan Usaha Jasa Pengurusan Jasa Transportasi. Surat Keterangan Buka Cabang bagi perusahaan surat izin usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIPAL) Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional. Rekomendasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Rekomendasi Pembangunan Tower. Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat pada Trayek tetap dan Angkutan Laut Dalam Negeri. Rekomendasi Pembangunan Heliport Rekomendasi Pengoperasian Heliport 14. 15. Izin Tatanan Pelabuhan Provinsi. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum diluar trayek. XVIII 1. 2. 3. 4. 5 6. BIDANG PENDIDIKAN Izin pendidikan menengah SMA dan SMK yang didirikan masyarakat Izin Penyelenggaraan Pendidikan khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang didirikan masyarakat/badan. Izin pengembangan SMA/SMK menjadi satuan dan/program pendidikan berbasis keunggulan lokal. Perpanjangan izin operasional SMA/SMK. Perpanjangan izin operasional sekolah khusus. Penambahan dan Perubahan Bidang/program keahlian pada SMA/SMK.
1.Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan yang Bekerjasama dengan Pendidikan/pihak Asing. XIX BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.Rekomendasi izin penyelenggaraan Televisi Swasta dan TV kabel. XX 1. BIDANG PENELITIAN DAERAH Izin Penelitian GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002