DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk menerapkan penguatan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Komisi Pemberatasan Korupsi yang selajutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
8.Inspektorat Daerah adalah PD Provinsi Jambi yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9.Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dan Badan.
10.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pejalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11.Pengendalian Gratifikasi adalah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
12.Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat UPG Provinsi Jambi adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
13.Pemberi adalah Para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
14.Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
15.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
16.Pegawai Negeri adalah meliputi:

a.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
b.pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c.orang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;
d.orang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau Daerah: atau
e.orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
1. 17.Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legeslatif, atau yudikatif, dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. 18.Konflik kepentingan adalah kondisi dari Penyelengara Negara/pegawai negeri yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
3. 19.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Penyelengara Negara/pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
4. 20.Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
5. 21.Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi dimana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
6. 22.Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah = 𝑲𝒖𝒓𝒔 𝒋𝒖𝒂𝒍) 𝑲𝒖𝒓𝒔 𝑩𝒆𝒍𝒊 𝟐 ) pada hari tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelengara Negara/pegawai negeri dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelengara Negara/pegawai negeri tentang Gratifikasi;
2. b.meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/pegawai negeri terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel dilingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membanguan integritas Penyelengara Negara/pegawai negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Pemerintah Daerah. Prinsip Dasar

Pasal 3

(1)Setiap Penyelengara Negara/pegawai negeri wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dangan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerimaan terkait dengan:
1. a.pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
2. b.tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. c.tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. d.pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
5. e.proses penerimaan/promosi/mutasi/pegawai;
6. f.proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas kewenangannya;
7. g.akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. h.ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. i.merupakan hadiah atau sovenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
10. j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. l.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas Penyelengara Negara/pegawai negeri.
(3)Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Dalam rangka melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi di bentuk UPG Provinsi Jambi.
(2)Susunan keanggotaan UPG Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Pembina : 1. Gubernur Jambi
  1. 2.Wakil Gubernur Jambi
2. b.Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
3. c.Ketua : Inspektur Provinsi Jambi
4. d.Sekretaris : Pejabat Eselon III pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
5. e.Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pejabat Eselon III/IV di setiap PD/Bagian/UPT
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG Provinsi Jambi dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris UPG Provinsi Jambi.
(4)Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, Ketua UPG Provinsi Jambi atas nama Gubernur meminta (1) satu orang pegawai pada PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang akan bertugas melakukan sosialisasi Gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi Gratifikasi di PD masing-masing.
(2)Penerapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

UPG Provinsi Jambi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
b.menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
c.meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
d.melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
e.menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
f.melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
g.melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
h.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 7

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG Provinsi Jambi dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

a.dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;dan/atau
b.disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c.dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi;
d.dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi atau ;
e.dimusnahkan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG Provinsi Jambi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Provinsi Jambi selaku ketua UPG Provinsi Jambi.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana yang maksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagi berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan:
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksud sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, pint rewards, atau sovenir yang berlaku umum dan tidak terkait Kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai/Pejabat yang bersangkutan;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan Kedinasan seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, Suami, Istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara;
(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang Mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG Provinsi Jambi untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial;

Pasal 10

(1)Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian
(2)Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…