DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 35 Tahun 2016

Nomor: 35
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi, serta Tata Kerja Dnas Pendidikan; Meliputi Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Pendidikan Daerah Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidkan Provinsi Jambi.
9.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. 3
11.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
13.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjut- nya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. 4

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
d.peningkatan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing, serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan;
e.optimalisasi kapasitas sumberdaya aparatur baik guru maupun tenaga kependidikan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian program dan evaluasi;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian umum dan kepegawaian.
3. c.bidang pembinaan sekolah menengah atas terdiri dari:
  1. 1.seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
  2. 2.seksi kelambagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
  3. 3.seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.
4. d.bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, terdiri dari:
  1. 1.seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
  2. 2.seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan; dan
  3. 3.seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan. 5
5. e.bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus, terdiri dari:
  1. 1.seksi kurikulum dan penilaian pendidikan khusus dan layanan khusus;
  2. 2.seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
  3. 3.seksi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus dan layanan khusus.
6. f.bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, terdiri dari:
  1. 1.seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
  2. 2.seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
  3. 3.seksi guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan layanan khusus.
7. g.unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
8. h.cabang dinas; dan
9. i.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-massing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggaraan pelayanan dan mengkoodinasikan dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas dan barang milik daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 6

a.penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat;
b.penyiapan rancangan keputusan kepala dinas;
c.pelaksanaan tugas yang berkenan dengan kepegawaian;
d.penyusunan anggaran keuangan dan aset sesuai dengan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan yang berkenan dangan keuangan;
e.penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang, jasa dan pendistribusian;
f.pelaksanaan urusan keprotokolan, kehumasan, dan rumah tangga dinas;
g.pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan dokumentasi;
h.pembinaan dan penilaian kinerja staf;
i.pengevaluasian dan pelaporan kegiatan subbagian;
j.pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 8

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, mensinkronisasikan kebijakan operasional pada sekretariat, bidang, UPTD, serta antar cabang dinas kabupaten/kota. menyusun perencanaan strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, peremajaan data, dan penyajian informasi dinas pendidikan dan melakukan penyiapan bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan dinas pendidikan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 8, Subbagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan kegiatan subbagian;
b.penyusunan laporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian;
c.pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d.penyusunan rencana, program kerja, kegiatan dan anggaran;
e.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan peremajaan data pendidikan serta penyajian informasi pendidikan;
f.pelaksanaan perumusan dan analisis data pendidikan; 7
g.penyusunan dan penyiapan data statistik dan profil pendidikan;
h.penyusunan dan penyiapan data kinerja bidang pendidikan;
i.penyusunan dokumen data-data pendidikan termasuk hasil penelitian dan pengembangan bidang pendidikan;
j.penghimpunan, melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan terpadu melalui kerjasama antar unit lembaga, dinas, instansi, dan badan yang terkait dengan pendidikan;
k.pengoordiniran penyusunan rencana program dan kegiatan anggaran dinas;
l.pemrosesan usulan pelaksana kegiatan;
m.pengoordiniran dan pensinkronisasian kebijakan operasional dan program antar cabang dinas kabupaten /kota;
n.penyusunan perencanaan strategis, rencana kerja;
o.penyusunan konsep kerjasama/nota kesepahaman;
p.penyusunan instrumen/angket/kuisioner pemantauan program dan kegiatan pembangunan pendidikan;
q.penyusunan dan menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan institusi/lembaga terkait;
r.penyiapan perjanjian kinerja;
s.penyiapan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan, yang meliputi laporan kinerja bulanan, laporan kinerja tiga bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan kinerja tahunan;
t.pelaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja staf;
u.penyusunan laporan dan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi; dan
v.pelaksanaan fung lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan penatausahaan keuangan melalui kegiatan penyusunan, pengelolaan, pengawasan pemeriksaan, penyimpanan, dan dokumen anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN .

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program dan kegiatan subbagian;
b.penghimpunan dan penyusunan rencana anggaran pembiyaan program dinas, UPTD/cabang dinas; 8
c.penyusunan administrasi keuangan;
d.penghimpunan, pemeriksaan, pengiriman, penyimpanan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
e.pelaksanaan pengujian atas tagihan dan melaporkan kepada kepala dinas melalui sekretaris untuk pembayaran;
f.pengawasan terhadap pelaksaan anggaran;
g.penyiapan usulan pengangkatan penjabat pengelola keuangan dinas, UPTD/cabang dinas dan satuan pendidikan;
h.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
i.pembinaan dan bimbingan terhadap bendaharawan;
j.mempersiapkan pendistribusian pengumpulan dan pelapor LP2P dan KP-4;
k.penyusunan laporan pelaksaan belanja angaran dan pencapain kinerja atau daya serap anggaran satuan kerja;
l.penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
m.pelaksanaan inventarisasi penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa;
n.pengelolaan, pengawasan barang dan jasa lingkup dinas UPTD/cabang dinas dan satuan pendidikan;
o.penyusunan laporan aset dinas;
p.penyiapan data dan informasi serta pemetaan aset;
q.pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan aset/barang untuk dinas dan UPTD/cabang dinas;
r.pelaksanaan pengelolaan aset dan perlengkapan kantor yang meliputi perencanaan, pengadaan penyimpangan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan aset; dan
s.pelaksaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…