DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 35 Tahun 2024

Nomor: 35
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tim Ahli Gubernur yang mencangkup Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Tugas Kewajiban dan Kewenangan, Pengangkatan, Pendanaan, dan Hubungan Kerja.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Gubernur dalam urusan pemerintahan, diperlukan dukungan tim ahli yang professional sehingga dapat memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Gubernur; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat

(1)huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Gubernur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20107 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI GUBERNUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
8.Tim Ahli Gubernur adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu, diangkat dan diberhentikan serta diberikan tugas khusus oleh Gubernur dan berkedudukan tidak membawahi Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Ahli Gubernur.

Pasal 3

(1)Tim Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan perangkat daerah, melainkan Tim Gubernur dalam rangka pengawalan percepatan pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Tim Ahli Gubernur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Tim Ahli Gubernur paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Tim Ahli Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
1. a.hukum, politik dan pemerintahan;
2. b.publikasi dan media;
3. c.keuangan dan perencanaan;
4. d.pendidikan, pariwisata, sosial dan budaya; dan
5. e.pekerjaan umum, penataan ruang dan permukiman.

Pasal 5

Tim Ahli Gubernur mempunyai kewajiban:

a.melakukan pengamatan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
b.melakukan pengumpulan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian;
c.melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah; dan
d.menyampaikan telaah staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

Pasal 6

Tim Ahli Gubernur mempunyai kewenangan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tim Ahli Gubernur antara lain:

a.warga negara Republik Indonesia
b.tidak menduduki jabatan struktural;
c.tidak menjadi anggota DPRD;
d.sehat jasmani dan rohani; dan
e.memiliki keahlian sesuai bidang tugas yang diemban.

Pasal 8

Tim Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Ahli Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

(1)Hubungan Kerja Tim Ahli Gubernur dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif.
(2)Tim Ahli Gubernur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…