DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mengingat Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 3 3
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
13.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan; 4 4
b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
c.pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian program dan data;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset: dan
  3. 3.subbagian hukum, kepegawaian dan umum.
3. c.bidang kesehatan masyarakat, terdiri dari:
  1. 1.seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  2. 2.seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. 3.seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
4. d.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri dari:
  1. 1.seksi surveilans dan imunisasi;
  2. 2.seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
  3. 3.seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
5. e.bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari:
  1. 1.seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
  2. 2.seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
  3. 3.seksi jaminan kesehatan. 5 5
6. f.bidang sumber daya kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.seksi kefarmasian;
  2. 2.seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
  3. 3.seksi sumber daya manusia kesehatan.
7. g.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-massing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas ralam rangka melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan daerah;
b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan daerah;
c.pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan daerah;
d.pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas kesehatan daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas membantu sekretariat ralam rangka menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab dinas. 6 6

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Program dan Data menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bagian program dan data meliputi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi;
b.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas pada bagian program dan data meliputi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi;
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagian program, data meliputi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi;
d.pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional bagian keuangan dan aset meliputi: tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, akutansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
b.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas pada bagian keuangan dan asset meliputi: tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, akutansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagian keuangan dan asset meliputi: tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, akutansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
d.pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7 7

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…