DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut : 3

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb. 4
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan .
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 5

3.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang kehutanan, bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pertanahan, bidang kesehatan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal, bidang perkebunan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang perencanaan pembangunan, bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian.

4.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/1, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A, yang berkenaan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang kehutanan, bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pertanahan, bidang kesehatan.

5.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/1 menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
b.perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
c.pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
d.pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
e.pelaksanaan verivikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
f.pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
g.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
h.pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1; 6
i.pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
j.penyusunan dan pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
k.pelaksanaan administrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/1;
l.penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/1; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A, yang berkenaan dengan bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal, bidang perkebunan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang perencanaan pembangunan, bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian.

7.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
b.perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
c.pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
d.pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
e.pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
f.pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
g.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
h.pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
i.pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
j.penyusunan dan pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II; 7
k.pelaksanaan administrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II;
l.penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang energi dan sumber daya mineral, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang statistik, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang penelitian dan pengembangan daerah, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang tenaga kerja, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang sosial, bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

9.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B, yang berkenaan dengan bidang energi dan sumber daya mineral, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang statistik, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang penelitian dan pengembangan daerah.

10.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
b.perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I; 8
c.pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I;
d.pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
e.pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
f.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang B/I;
g.pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
h.pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan nonperizinan B/I;
i.penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang B/I;
j.pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
k.penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 11.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B yang berkenaan dengan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang tenaga kerja, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang sosial, bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

12.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…