DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 36 Tahun 2021

Nomor: 36
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun.

22.Asosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili Pekebun.
23.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
24.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
25.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26.Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS “K’

Pasal 2

(1)Penetapan Indeks “K” bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya bagi PKS yang bermitra.
(2)Semua PKS yang bermitra wajib melaporkan komponen untuk perhitungan Indeks “K” setiap bulan kepada Tim Provinsi.

Pasal 3

(1)Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:
1. a.biaya pengolahan;
2. b.biaya pemasaran;
3. c.biaya pengangkutan kepelabuhan;
4. d.rendemen CPO dan PK;
5. e.biaya penyusutan pabrik; dan
6. f.biaya operasional tidak langsung (BOTL);
(2)BOTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf maksimal sebesar 2,63% terdiri dari :
1. a.kebun plasma dan kemitraan sebesar 2,63% merupakan bagian dari kegiatan penetapan harga TBS yang perhitungannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
2. b.perincian perhitungan BOTL dibuat didalam kesepakatan bersama melalui rapat yang difasilitasi oleh Dinas terkait.
(3)Komponen dan cara perhitungan besarnya Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

(1)Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut : HTBS[P-1] K[P-1] = ---------------------------------------------------------------------x100% [HCPO[P-1]xRCPO[Akt PKS]+[HPK[P-1]xRPK[Akt PKS] Dengan pengertian : HTBS [P-1] : Nilai TBS di pabrik. HCPO [P-1] : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan Lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih); HPK [P-1] : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit. RCP [Akt PKS] : Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS. RPK [Akt PKS] : Rendemen inti sawit aktual di PKS.
(2)Tata cara perhitungan penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Besaran Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) ditetapkan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Tim Provinsi.
(2)Data pendukung penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterima oleh Tim Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat penetapan Indeks “K” setiap bulannya.
(3)Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan indeks “K” sebagai berikut :
1. a.harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Jambi yang dilengkapi dengan rekapitulasi penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
2. b.apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
3. c.apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka data perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan Indeks “K”;
4. d.apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan memberikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut;
5. e.perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks “K” dan duduk sebagai anggota Tim Provinsi;
6. f.petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan Indeks “K” harus mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama perusahaan yang bersangkutan;
7. g.apabila terdapat komponen Indeks “K” yang disampaikan oleh perusahaan meragukan dalam penafsirannya, maka Tim Provinsi dapat melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan komponen Indeks “K” perusahaan tersebut dalam perhitungan Indeks “K”.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

(1)Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi Pekebun mitra dilakukan pada hari kamis setiap minggu melalui rapat Pokja.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pokja atau pejabat yang ditunjuk oleh Tim Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS yaitu:
1. a.Daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
2. b.Rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penerapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
3. c.Hasil perhitungan Indeks “K” yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 7

(1)Perusahaan wajib menyampaikan data penjualan CPO dan PK periode satu minggu sebelumnya kepada Pokja.
(2)Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi sebesar ≥ 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang data penjualan CPO dan PK yang diterima oleh Pokja, maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan penetapan harga TBS.
(3)Perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Pokja.
(4)Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK maka harga CPO dan/atau PK yang dipakai adalah data periode sebelumnya.
(5)Penetapan harga TBS menggunakan rumus : H TBS = K (H ms x R ms + H is x R is) Dengan pengertian : H TBS : harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh Pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam % H ms : harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor dan lokal (FOB Jambi) masing-masing perusahaan pada periode satu minggu sebelum penetapan harga yang dinyatakan dalam Rp/Kg R ms : rendemen CPO, dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel H is : harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor dan local (FOB Jambi) masing-masing perusahaan pada periode satu minggu sebelum penetapan harga yang dinyatakan dalam Rp/Kg R is : rendemen PK dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari Rendemen tabel
(6)Harga TBS mitra yang berlaku adalah harga penetapan TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan nilai cangkang yang ditetapkan sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah)/kg TBS.

Pasal 8

(1)Pekebun Swadaya dapat membentuk kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi yang merupakan wakil Pekebun untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dengan perjanjian kerjasama Mitra Swadaya.
(2)Pekebun Plasma dan Pekebun Swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dibuat secara tertulis serta diketahui oleh Gubernur/Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat memandatkan kepada Kepala Dinas;
(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
1. a.identitas para pihak yang bermitra;
2. b.hak dan kewajiban yang bermitra;
3. c.kondisi kebun yang meliputi tingkat pemeliharaan, persentase varietas tenera dan dura, Rendemen CPO dan PK;
4. d.jangka waktu kerjasama; dan
5. e.sanksi.
(5)Salinan perjanjian kemitraan yang terbentuk antara perusahaan dan Pekebun harus disampaikan oleh Dinas kepada Tim Provinsi.
(6)Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Semua PKS yang bermitra di wilayah Provinsi Jambi wajib membeli TBS Pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan Pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Tim Provinsi.
(2)Pembelian TBS Pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
(3)Pekebun Swadaya yang belum bermitra, wajib membentuk kelembagaan yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
(4)Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi Dinas yang membidangi Kelapa Sawit setempat.
(5)Kelembagaan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas.
(6)Pekebun yang belum bermitra dengan PKS terdekat karena kelebihan kapasitas harus difasilitasi oleh Dinas untuk melakukan kemitraan dengan PKS terdekat lainnya.
(7)Bahan Baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS Pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Perusahaan dilarang membeli TBS Pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
(2)Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa, PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka PKS mitra tersebut bertanggung jawab mengalihkan TBS mitranya ke PKS lain yang diketahui oleh Dinas terkait.

Pasal 11

(1)Luas lahan kelompok Pekebun kelapa sawit swadaya minimal 25 (dua puluh lima) Ha dan terdapat dalam satu hamparan.
(2)Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil Pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
(3)Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok Pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan.

Pasal 12

(1)Kelembagaan Pekebun kelapa sawit Swadaya mempunyai kewajiban :
1. a.Mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS sesuai zonasi, yang difasilitasi oleh Dinas.
2. b.Membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh Dinas sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. c.Melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
(2)Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok/gabungan kelompok, semua anggota lembaga harus mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan hasil musyawarah kelompok/gabungan dari nilai TBS yang dihasilkan masing- masing anggota dan pengurus yang ada.
(3)Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan setiap akhir bulan kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…