(1)Perusahaan wajib menyampaikan data penjualan CPO dan PK periode satu minggu sebelumnya kepada Pokja.
(2)Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi sebesar ≥ 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang data penjualan CPO dan PK yang diterima oleh Pokja, maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan penetapan harga TBS.
(3)Perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Pokja.
(4)Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK maka harga CPO dan/atau PK yang dipakai adalah data periode sebelumnya.
(5)Penetapan harga TBS menggunakan rumus :
H TBS = K (H ms x R ms + H is x R is) Dengan pengertian : H TBS : harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh Pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam % H ms : harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor dan lokal (FOB Jambi) masing-masing perusahaan pada periode satu minggu sebelum penetapan harga yang dinyatakan dalam Rp/Kg R ms : rendemen CPO, dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel H is : harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor dan local (FOB Jambi) masing-masing perusahaan pada periode satu minggu sebelum penetapan harga yang dinyatakan dalam Rp/Kg R is : rendemen PK dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari Rendemen tabel
(6)Harga TBS mitra yang berlaku adalah harga penetapan TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan nilai cangkang yang ditetapkan sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah)/kg TBS.