DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2024

Nomor: 37
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2024-2026 yang mencakup rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2024 - 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2024- 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.
4.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut TPB adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
5.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024- 2026.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
11.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektifitas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah selesai.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka pendek; serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.RAD TPB;
b.pemantauan dan evaluasi;
c.pelaporan; dan
d.pembiayaan.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan untuk 3 (tiga) tahun sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Pasal 5

(1)Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Jambi Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB;
3. c.BAB III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB Daerah;
4. d.BAB IVPemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
5. e.BAB V Penutup;
(2)Dokumen RAD TPB sebagai salah satu dasar dalam kebijakan perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Gubernur menugaskan PD yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
(2)Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan program dan kegiatan pencapaian TPB dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2024 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 37 ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, M. Ali Zaini, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…