DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Penetapan, Susunan Organisasi dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, meliputi: Susunan Organisasi dan Tugas; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan UPTD; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penetapan, Susunan Organisasi dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 3
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
19.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
9.Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan; 4
10.Wakil Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan;
11.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri pada UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
12.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMAN;
13.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN;
14.Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SLBN;
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
16.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
17.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD Satuan Pendidikan pada dinas sebagai berikut :

a.Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN):
1. 1.SMAN 1 Kota Jambi di Kota Jambi;
2. 2.SMAN 2 Kota Jambi di Kota Jambi;
3. 3.SMAN 3 Kota Jambi di Kota Jambi;
4. 4.SMAN 4 Kota Jambi di Kota Jambi;
5. 5.SMAN 5 Kota Jambi di Kota Jambi;
6. 6.SMAN 6 Kota Jambi di Kota Jambi;
7. 7.SMAN 7 Kota Jambi di Kota Jambi; 5
8. 8.SMAN 8 Kota Jambi di Kota Jambi;
9. 9.SMAN 9 Kota Jambi di Kota Jambi;
10. 10.SMAN 10 Kota Jambi di Kota Jambi;
11. 11.SMAN 11 Kota Jambi di Kota Jambi;
12. 12.SMAN 12 Kota Jambi di Kota Jambi;
13. 13.SMAN 1 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
14. 14.SMAN 2 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
15. 15.SMAN 3 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
16. 16.SMAN 4 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
17. 17.SMAN 5 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
18. 18.SMAN 6 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
19. 19.SMAN 7 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
20. 20.SMAN 8 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
21. 21.SMAN 9 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
22. 22.SMAN 10 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
23. 23.SMAN 11 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
24. 24.SMAN 12 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
25. 25.SMAN 13 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
26. 26.SMAN 14 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
27. 27.SMAN 15 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
28. 28.SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti di Kabupaten Muaro Jambi;
29. 29.SMAN 1 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
30. 30.SMAN 2 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
31. 31.SMAN 3 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
32. 32.SMAN 4 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
33. 33.SMAN 5 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
34. 34.SMAN 6 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
35. 35.SMAN 7 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
36. 36.SMAN 8 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
37. 37.SMAN 9 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
38. 38.SMAN 10 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
39. 39.SMAN 11 Batang Hari di Kabupaten Batang Hari;
40. 40.SMAN 1 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
41. 41.SMAN 2 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
42. 42.SMAN 3 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
43. 43.SMAN 4 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
44. 44.SMAN 5 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
45. 45.SMAN 6 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
46. 46.SMAN 7 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
47. 47.SMAN 8 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
48. 48.SMAN 9 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
49. 49.SMAN 10 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
50. 50.SMAN 11 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
51. 51.SMAN 12 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
52. 52.SMAN 13 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 6
53. 53.SMAN 14 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
54. 54.SMAN 15 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
55. 55.SMAN 16 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
56. 56.SMAN 17 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
57. 57.SMAN 18 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
58. 58.SMAN 1 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
59. 59.SMAN 2 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
60. 60.SMAN 3 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
61. 61.SMAN 4 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
62. 62.SMAN 5 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
63. 63.SMAN 6 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
64. 64.SMAN 7 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
65. 65.SMAN 8 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
66. 66.SMAN 9 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
67. 67.SMAN 10 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
68. 68.SMAN 1 Bungo di Kabupaten Bungo;
69. 69.SMAN 2 Bungo di Kabupaten Bungo;
70. 70.SMAN 3 Bungo di Kabupaten Bungo;
71. 71.SMAN 4 Bungo di Kabupaten Bungo;
72. 72.SMAN 5 Bungo di Kabupaten Bungo;
73. 73.SMAN 6 Bungo di Kabupaten Bungo;
74. 74.SMAN 7 Bungo di Kabupaten Bungo;
75. 75.SMAN 8 Bungo di Kabupaten Bungo;
76. 76.SMAN 9 Bungo di Kabupaten Bungo;
77. 77.SMAN 10 Bungo di Kabupaten Bungo;
78. 78.SMAN 11 Bungo di Kabupaten Bungo;
79. 79.SMAN 12 Bungo di Kabupaten Bungo;
80. 80.SMAN 13 Bungo di Kabupaten Bungo;
81. 81.SMAN 14 Bungo di Kabupaten Bungo;
82. 82.SMAN 15 Bungo di Kabupaten Bungo;
83. 83.SMAN 16 Bungo di Kabupaten Bungo;
84. 84.SMAN 17 Bungo di Kabupaten Bungo;
85. 85.SMAN 18 Bungo di Kabupaten Bungo;
86. 86.SMAN 19 Bungo di Kabupaten Bungo;
87. 87.SMAN 1 Tebo di Kabupaten Tebo;
88. 88.SMAN 2 Tebo di Kabupaten Tebo;
89. 89.SMAN 3 Tebo di Kabupaten Tebo;
90. 90.SMAN 4 Tebo di Kabupaten Tebo;
91. 91.SMAN 5 Tebo di Kabupaten Tebo;
92. 92.SMAN 6 Tebo di Kabupaten Tebo;
93. 93.SMAN 7 Tebo di Kabupaten Tebo;
94. 94.SMAN 8 Tebo di Kabupaten Tebo;
95. 95.SMAN 9 Tebo di Kabupaten Tebo;
96. 96.SMAN 10 Tebo di Kabupaten Tebo; 7
97. 97.SMAN 11 Tebo di Kabupaten Tebo;
98. 98.SMAN 12 Tebo di Kabupaten Tebo;
99. 99.SMAN 13 Tebo di Kabupaten Tebo;
100. 100.SMAN 14 Tebo di Kabupaten Tebo;
101. 101.SMAN 15 Tebo di Kabupaten Tebo;
102. 102.SMAN 16 Tebo di Kabupaten Tebo;
103. 103.SMAN 17 Tebo di Kabupaten Tebo;
104. 104.SMAN 18 Tebo di Kabupaten Tebo;
105. 105.SMAN 19 Tebo di Kabupaten Tebo;
106. 106.SMAN 20 Tebo di Kabupaten Tebo;
107. 107.SMAN 1 Merangin di Kabupaten Merangin;
108. 108.SMAN 2 Merangin di Kabupaten Merangin;
109. 109.SMAN 3 Merangin di Kabupaten Merangin;
110. 110.SMAN 4 Merangin di Kabupaten Merangin;
111. 111.SMAN 5 Merangin di Kabupaten Merangin;
112. 112.SMAN 6 Merangin di Kabupaten Merangin;
113. 113.SMAN 7 Merangin di Kabupaten Merangin;
114. 114.SMAN 8 Merangin di Kabupaten Merangin;
115. 115.SMAN 9 Merangin di Kabupaten Merangin;
116. 116.SMAN 10 Merangin di Kabupaten Merangin;
117. 117.SMAN 11 Merangin di Kabupaten Merangin;
118. 118.SMAN 12 Merangin di Kabupaten Merangin;
119. 119.SMAN 13 Merangin di Kabupaten Merangin;
120. 120.SMAN 14 Merangin di Kabupaten Merangin;
121. 121.SMAN 15 Merangin di Kabupaten Merangin;
122. 122.SMAN 16 Merangin di Kabupaten Merangin;
123. 123.SMAN 17 Merangin di Kabupaten Merangin;
124. 124.SMAN 18 Merangin di Kabupaten Merangin;
125. 125.SMAN 19 Merangin di Kabupaten Merangin;
126. 126.SMAN 20 Merangin di Kabupaten Merangin;
127. 127.SMAN 1 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
128. 128.SMAN 2 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
129. 129.SMAN 3 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
130. 130.SMAN 4 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
131. 131.SMAN 5 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
132. 132.SMAN 6 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
133. 133.SMAN 7 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
134. 134.SMAN 8 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
135. 135.SMAN 9 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
136. 136.SMAN 10 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
137. 137.SMAN 11 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
138. 138.SMAN 12 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
139. 139.SMAN 13 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
140. 140.SMAN 14 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
141. 141.SMAN 1 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
142. 142.SMAN 2 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
143. 143.SMAN 3 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
144. 144.SMAN 4 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
145. 145.SMAN 5 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
146. 146.SMAN 6 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
147. 147.SMAN 7 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
148. 148.SMAN 8 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
149. 149.SMAN 9 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
150. 150.SMAN 10 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
151. 151.SMAN 11 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
152. 152.SMAN 12 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
153. 153.SMAN 13 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
154. 154.SMAN 14 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
155. 155.SMAN 1 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh; 8
156. 156.SMAN 2 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
157. 157.SMAN 3 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
158. 158.SMAN 4 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh; dan
159. 159.SMAN 5 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh.
b.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN):
1. 1.SMKN 1 Kota Jambi di Kota Jambi;
2. 2.SMKN 2 Kota Jambi di Kota Jambi;
3. 3.SMKN 3 Kota Jambi di Kota Jambi;
4. 4.SMKN 4 Kota Jambi di Kota Jambi;
5. 5.SMKN 5 Kota Jambi di Kota Jambi;
6. 6.SMKN 6 Kota Jambi di Kota Jambi;
7. 7.SMKN 1 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
8. 8.SMKN 2 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
9. 9.SMKN 3 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
10. 10.SMKN 4 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
11. 11.SMKN 5 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
12. 12.SMKN 6 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
13. 13.SMKN 7 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
14. 14.SMKN 8 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
15. 15.SMKN 9 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
16. 16.SMKN 10 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
17. 17.SMKN 11 Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
18. 18.SMKN 1 Batanghari di Kabupaten Batanghari;
19. 19.SMKN 2 Batanghari di Kabupaten Batanghari;
20. 20.SMKN 3 Batang Hari di Kabupaten Batanghari;
21. 21.SMKN 4 Batanghari di Kabupaten Batanghari;
22. 22.SMKN 5 Batanghari di Kabupaten Batanghari;
23. 23.SMKN 6 Batanghari di Kabupaten Batanghari;
24. 24.SMKN 7 Batanghari di Kabupaten Batanghari;
25. 25.SMKN Pertanian Pembangunan Jambi di Kabupaten Batanghari;
26. 26.SMKN 1 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
27. 27.SMKN 2 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
28. 28.SMKN 3 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
29. 29.SMKN 4 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
30. 30.SMKN 5 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
31. 31.SMKN 6 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
32. 32.SMKN 7 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
33. 33.SMKN 8 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
34. 34.SMKN 9 Tanjung Jabung Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
35. 35.SMKN 1 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
36. 36.SMKN 2 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
37. 37.SMKN 3 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
38. 38.SMKN 4 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 9
39. 39.SMKN 5 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
40. 40.SMKN 6 Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
41. 41.SMKN 1 Bungo di Kabupaten Bungo;
42. 42.SMKN 2 Bungo di Kabupaten Bungo;
43. 43.SMKN 3 Bungo di Kabupaten Bungo;
44. 44.SMKN 4 Bungo di Kabupaten Bungo;
45. 45.SMKN 5 Bungo di Kabupaten Bungo;
46. 46.SMKN 6 Bungo di Kabupaten Bungo;
47. 47.SMKN 7 Bungo di Kabupaten Bungo;
48. 48.SMKN 8 Bungo di Kabupaten Bungo;
49. 49.SMKN 9 Bungo di Kabupaten Bungo;
50. 50.SMKN 10 Bungo di Kabupaten Bungo;
51. 51.SMKN 11 Bungo di Kabupaten Bungo;
52. 52.SMKN 12 Bungo di Kabupaten Bungo;
53. 53.SMKN 13 Bungo di Kabupaten Bungo;
54. 54.SMKN 1 Tebo di Kabupaten Tebo;
55. 55.SMKN 2 Tebo di Kabupaten Tebo;
56. 56.SMKN 3 Tebo di Kabupaten Tebo;
57. 57.SMKN 4 Tebo di Kabupaten Tebo;
58. 58.SMKN 5 Tebo di Kabupaten Tebo;
59. 59.SMKN 6 Tebo di Kabupaten Tebo;
60. 60.SMKN 7 Tebo di Kabupaten Tebo;
61. 61.SMKN 8 Tebo di Kabupaten Tebo;
62. 62.SMKN 9 Tebo di Kabupaten Tebo;
63. 63.SMKN 1 Merangin di Kabupaten Merangin;
64. 64.SMKN 2 Merangin di Kabupaten Merangin;
65. 65.SMKN 3 Merangin di Kabupaten Merangin;
66. 66.SMKN 4 Merangin di Kabupaten Merangin;
67. 67.SMKN 5 Merangin di Kabupaten Merangin;
68. 68.SMKN 6 Merangin di Kabupaten Merangin;
69. 69.SMKN 7 Merangin di Kabupaten Merangin;
70. 70.SMKN 8 Merangin di Kabupaten Merangin;
71. 71.SMKN 9 Merangin di Kabupaten Merangin;
72. 72.SMKN 10 Merangin di Kabupaten Merangin;
73. 73.SMKN 11 Merangin di Kabupaten Merangin;
74. 74.SMKN 13 Merangin di Kabupaten Merangin;
75. 75.SMKN 14 Merangin di Kabupaten Merangin;
76. 76.SMKN 15 Merangin di Kabupaten Merangin;
77. 77.SMKN 1 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
78. 78.SMKN 2 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
79. 79.SMKN 3 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
80. 80.SMKN 4 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
81. 81.SMKN 5 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
82. 82.SMKN 6 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
83. 83.SMKN 7 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
84. 84.SMKN 8 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
85. 85.SMKN 9 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
86. 86.SMKN 10 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
87. 87.SMKN 11 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
88. 88.SMKN 12 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
89. 89.SMKN 13 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
90. 90.SMKN 14 Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
91. 91.SMKN 1 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
92. 92.SMKN 2 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
93. 93.SMKN 3 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
94. 94.SMKN 4 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
95. 95.SMKN 5 Kerinci di Kabupaten Kerinci; 10
96. 96.SMKN 6 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
97. 97.SMKN 7 Kerinci di Kabupaten Kerinci;
98. 98.SMKN 1 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
99. 99.SMKN 2 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
100. 100.SMKN 3 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
101. 101.SMKN 4 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh; dan
102. 102.SMKN 5 Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh.
c.Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN):
1. 1.SLBN 1 Kota Jambi di Kota Jambi;
2. 2.SLBN Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
3. 3.SLBN Muara Bulian di Kabupaten Batanghari;
4. 4.SLBN Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. 5.SLBN Merlung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. 6.SLBN Tanjung Jabung Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. 7.SLBN Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
8. 8.SLBN Tebo di Kabupaten Tebo;
9. 9.SLBN Merangin di Kabupaten Merangin;
10. 10.SLBN Sarolangun di Kabupaten Sarolangun; dan
11. 11.SLBN Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 3

(1)UPTD Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2)Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari :
1. a.SMAN
  1. 1.kepala sekolah;
  2. 2.wakil kepala sekolah;
  3. 3.sub bagian tata usaha; dan
  4. 4.kelompok jabatan fungsional.
2. b.SMKN
  1. 1.kepala sekolah;
  2. 2.wakil kepala sekolah;
  3. 3.sub bagian tata usaha; dan
  4. 4.kelompok jabatan fungsional.
3. c.SLBN
  1. 1.kepala sekolah;
  2. 2.wakil kepala sekolah;
  3. 3.sub bagian tata usaha; dan
  4. 4.kelompok jabatan fungsional. 11
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional/teknis penunjang pelaksanaan tugas dinas di bidang Pendidikan Tingkat Menengah Atas, Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan pada UPTD Satuan Pendidikannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sesuai dengan bidangnya.
(2)Jumlah Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan ketatalaksanaan serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan pada UPTD Satuan Pendidikan. 12

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana UPTD Satuan Pendidikan;
b.penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Satuan Pendidikan;
c.penyiapan data, informasi dan penyelenggaraaan inventarisasi UPTD Satuan Pendidikan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
(2)Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3)Pejabat fungsional dalam melaksakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah.
(4)Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(5)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Guru harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
(2)Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
(3)Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 13
(4)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(5)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 38 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA KERJA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

TATA KERJA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017