DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 39 Tahun 2017

Nomor: 39
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Preseiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
10.Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 5

(1)Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.sekretaris daerah;
2. b.asisten I (asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat), terdiri dari
  1. 1.Biro pemerintahan dan otonomi daerah, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian batas dan administrasi kewilayahan, terdiri dari: 1) subbagian batas daerah; 2) subbagian administrasi toponimi dan pemetaan wilayah serta kerjasama di wilayah perbatasan; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian otonomi daerah, terdiri dari: 1) subbagian pemerintahan dan pengembangan daerah; 2) subbagian fasilitasi pejabat daerah; dan 3) subbagian pemerintahan bawahan. d) bagian administrasi pemerintahan umum, terdiri dari: 1) subbagian ketenteraman dan ketertiban; 2) subbagian pertanahan; dan 3) subbagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan. e) kelompok jabatan fungsional
  2. 2.Biro hukum, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian perundang-undangan, terdiri dari: 1) subbagian tata hukum; 2) subbagian rancangan hukum, telaahan dan pengesahan; dan 3) subbagian dokumentasi dan publikasi. c) bagian bantuan hukum, terdiri dari: 1) subbagian sengketa hukum; 2) subbagian bantuan hukum; dan 3) subbagian penegakan hak azazi manusia dan penyuluhan hukum d) bagian pembinaan kebijakan daerah kabupaten/kota, terdiri dari: 1) subbagian pembinaan kebijakan kepala daerah kabupaten/kota; 2) subbagian evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota; dan 3) subbagian tata usaha biro. e) kelompok jabatan fungsional 4
  3. 3.Biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, terdiri dari: 1) subbagian sosial dan kemasyarakatan; 2) subbagian ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian agama, terdiri dari: 1) subbagian haji; 2) subbagian pengembangan keagamaan; dan 3) subbagian pendidikan keagamaan. d) bagian pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, terdiri dari: 1) subbagian pendidikan, pemuda dan olahraga; 2) subbagian kesehatan; dan 3) subbagian pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. e) kelompok jabatan fungsional
3. c.asisten II (asisten perekonomian dan pembangunan), terdiri dari:
  1. 1.Biro perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian perekonomian, terdiri dari: 1) subbagian ekonomi kreatif; 2) subbagian pertambangan dan energi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian investasi, terdiri dari: 1) subbagian penanaman modal dan pendapatan keuangan; 2) subbagian pengendalian inflasi; dan 3) subbagian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. d) bagian sumber daya alam, terdiri dari: 1) subbagian kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; dan 2) subbagian pertanian; dan 3) subbagian lingkungan hidup dan kehutanan. e) kelompok jabatan fungsional 5
  2. 2.Biro pembangunan dan kerjasama, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian bina program, terdiri dari: 1) subbagian penyusunan dan pemantauan program; 2) subbagian evaluasi dan pelaporan; dan 3) subbagian pembangunan sarana prasarana fisik dan perhubungan. c) bagian layanan pengadaan, terdiri dari: 1) subbagian manajemen pengadaan dan informasi; 2) subbagian sanggah, pengaduan dan pengembangan sumber daya manusia; dan 3) subbagian tata usaha biro. d) bagian kerjasama, terdiri dari: 1) subbagian kerjasama dalam dan luar negeri; 2) subbagian kerjasama antar lembaga; dan 3) subbagian pemantauan dan evaluasi kerjasama. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro Humas dan Protokol, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian pemberitaan dan publikasi, terdiri dari: 1) subbagian pemberitaan, penyaringan dan penyajian informasi; 2) subbagian penerbitan dan distribusi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian pelayanan media dan dokumentasi, terdiri dari: 1) subbagian pelayanan media cetak dan elektronik; 2) subbagian informasi dan grafika; dan 3) subbagian dokumentasi dan komunikasi masyarakat. d) bagian protokol, terdiri dari: 1) subbagian pelayanan akomodasi dan penerimaan tamu; 2) subbagian upacara dan rapat-rapat; dan 3) subbagian administrasi keprotokolan. e) kelompok jabatan fungsional
4. d.asisten III (asisten administrasi umum), terdiri dari:
  1. 4.Biro organisasi, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian kepegawaian sekretariat daerah dan analisis jabatan, terdiri dari: 1) subbagian kepegawaian sekretariat daerah dan budaya kerja; 6 2) subbagian analisis jabatan; dan 3) subbagian tata usaha biro dan perpustakaan sekretariat daerah. c) bagian kelembagaan, terdiri dari: 1) subbagian kelembagaan perangkat daerah provinsi; 2) subbagian kelembagaan unit pelaksana teknis dinas/badan dan cabang dinas provinsi; dan 3) subbagian kelembagaan kabupaten/kota. d) bagian tata laksana dan reformasi birokrasi, terdiri dari: 1) subbagian tata laksana; 2) subbagian pelayan publik; dan 3) subbagian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e) kelompok jabatan fungsional
  2. 2.Biro pengelolaan barang milik daerah. a) kepala biro; b) bagian perencanaan kebutuan barang, monitoring dan evaluasi barang milik daerah, terdiri dari: 1) subbagian tata usaha biro; 2) subbagian perencanaan kebutuhan barang dan standarisasi barang dan harga; dan 3) subbagian monitoring dan evaluasi barang milik daerah c) bagian pengadaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milik daerah, terdiri dari: 1) subbagian pengadaan barang dan jasa; 2) subbagian pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan 3) subbagian pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah. d) bagian penatausahaan barang milik daerah dan pembinaan, terdiri dari: 1) subbagian inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah; 2) subbagian penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan 3) subbagian pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro Umum, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian pelayanan umum, terdiri dari: 1) subbagian tata usaha biro; 7 2) subbagian tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi; dan 3) subbagian pelayanan umum. c) bagian rumah tangga, terdiri dari: 1) subbagian logistik; 2) subbagian operasional, bahan bakar miyak, dan mobilitas kendaraan; dan 3) subbagian rumah tangga pimpinan. d) bagian administrasi keuangan sekretariat, terdiri dari: 1) subbagian belanja perjalanan dinas; 2) subbagian penatausahaan keuangan; dan 3) subbagian administrasi belanja pegawai. e) kelompok jabatan fungsional
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten.
(3)Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala biro.
(4)Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
(5)Struktur organisasi biro-biro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya, pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, keprotokolan, kerjasama serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 8

a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian, infra struktur dan sumber daya, administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta hubungan masyarakat dan keprotokolan.
b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
d.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur, percepatan penyerapan anggaran, dan sumber daya, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Diantara huruf m dan huruf n Pasal 10A disisipkan 1 huruf yakni huruf m.1, sehingga keseluruhan Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) mengoordinasikan:

a.Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
b.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
c.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
d.Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
e.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
f.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
g.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi;
h.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
i.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
j.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
k.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
l.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
m.Dinas Perhubungan Provinsi Jambi; m.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi; dan
n.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kerjasama serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset, organisasi, kepegawaian, keuangan dan bidang umum;
b.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
c.pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
d.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset, organisasi, kepegawaian, keuangan dan bidang umum; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1. 7.Ketentuan huruf a Pasal 12A dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Asisten III (Asisten Administrasi Umum) mengoordinasikan:

a.dihapus;
b.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
c.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
d.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
e.Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi: dan
f.Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
1. 8.Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Biro Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu sekretariat daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat, penyaringan publikasi dan dokumentasi, pelayanan media, media cetak dan elektronik serta keprotokolan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Biro Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi: 10

a.pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat dan protokol;
b.penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat serta pelayanan informasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
c.pelaksanaan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi;
d.pelaksanaan monitoring pelayanan informasi dan komunikasi melalui media cetak, media elektronik (radio, televisi, film, VCD, LD dan DVD) media tradisional dan lintas sektoral serta kelompok komunikasi sosial;
e.pelaksanaan kegiatan publikasi, dokumentasi ;
f.pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
g.pelaksanaan kegiatan tata usaha; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 10.Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

11.Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…