DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, meliputi: Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, perlu diganti untuk optimalisasi pelayanan kepada masayarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
12.Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon Ib, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan II b, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Peneliti adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebutt PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di pemerintahan Provinsi;
b.penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi;
c.pelaksanaan kegiatan kelitbangan di pemerintahan Provinsi;
d.pembinaan dan fasilitasi kelitbangan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan kab/kota;
e.pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di Provinsi;
g.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Provinsi;
h.penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan;
i.pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
j.permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
k.pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah Provinsi; dan
l.pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
1. a.Kepala
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Subbagian Program dan Pelaporan.
3. c.Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan, terdiri atas:
  1. 1.Subbidang Pemerintahan;
  2. 2.Subbidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
  3. 3.Subbidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
4. d.Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
  1. 1.Subbidang Ekonomi;
  2. 2.Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  3. 3.Subbidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah.
5. e.Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kerja Sama, terdiri atas :
  1. 1.Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
  2. 2.Subbidang Kerja Sama Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
  3. 3.Subbidang Diseminasi dan Publikasi.
6. f.Bidang Inovasi Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Subbidang Inovasi Pelayanan Publik;
  2. 2.Subbidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
  3. 3.Subbidang Inovasi Produk Daerah.
7. g.UPTD; dan
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
b.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c.pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset;
d.pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
b.pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c.penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
d.penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas, dan keprotokolan;
e.penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
f.penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
g.penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 60 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 60 Tahun 2016