DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
8.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah subbagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Sumber Daya Pemuda yang selanjutnya disingkat SDP adalah nilai potensi yang dimiliki pemuda yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya.
15.Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat IMTAQ adalah bentuk prilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya dan dengan sesama manusia.
16.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
17.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
20.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
21.Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan;
b.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
e.pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Subbagian Program dan Pelaporan.
3. c.Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
  2. 2.Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
4. d.Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
  2. 2.Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
  3. 3.Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
5. e.Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  2. 2.Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  3. 3.Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
6. f.Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
  2. 2.Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
  3. 3.Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
7. g.UPTD; dan
8. h.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 6

Sekretariat melaksanakan tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.pengoordinasian kegiatan Dinas;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
d.pembinaan, penataan organisasi dan tatalaksana;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.menyiapkan koordinasi dan melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja ASN;
b.melaksanakan pelayanan administrasi dan peningkatan sumber daya manusia ASN;
c.melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan;
d.melaksanakan analisis jabatan dan ASN;
e.menyusun instrument analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
f.menyiapkan bahan dan penataan pengadministrasian barang dan jasa;
g.melaskanakan tertib administrasi kepegawaian;
h.mengelola urusan kerumahtanggaan dan menjaga ketertiban kebersihan dan keamanan serta keindahan kantor; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a.memberikan dukungan administrasi di bidang keuangan;
b.memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
c.melaksanakan urusan admistrasi dan mengelola barang milik Daerah;
d.melaksanakan pemungutan, pembukuan dan penyetoran retribusi Daerah dan penyusunan laporan keuangan penerimaan retribusi Daerah;
e.menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan Dinas; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana strategis Dinas;
b.menyusun rencana kerja tahunan Dinas;
c.menyusun pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan;
d.menyusun dan mengolah data program kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
e.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
f.menyusun laporan tengah tahunan, tahunan, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…