DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi Kecil dan Menengah Daerah; b. Pengawasan Jasa Konstruksi; c. Sanksi; dan d. Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah Provinsi dan Gubernur

Menetapkan

menetapkan kebijakan khusus berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. 5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 202l tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1650, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN KHUSUS PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
9.Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
10.Pekerjaan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan suatu bangunan.
11.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
12.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13.Penyedia Jasa adalah penyedia layanan Jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha.
14.Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada Penyedia Jasa.
15.Kerjasama Operasi adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kerjasama Operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar Daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah serta penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi terutama kualifikasi kecil dan menengah untuk mendapatkan pekerjaan dengan persaingan yang sehat dan transparan;
b.memberdayakan dan melindungi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi terutama kualifikasi kecil dan menengah;
c.meningkatkan profesionalisme Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi utamanya sumber daya kualifikasi kecil dan menengah;
d.mewujudkan tertib Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Provinsi; dan
e.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi Kecil dan Menengah Daerah;
b.Pengawasan Jasa Konstruksi;
c.Sanksi; dan
d.Ketentuan Peralihan.

BAB II

PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI KECIL DAN MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi kecil dan menengah dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan khusus mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan APBD.
(2)Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kerjasama Operasi badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan/atau
2. b.Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.
(3)Kebijakan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan kriteria:
1. a.berisiko kecil sampai dengan sedang;
2. b.berteknologi sederhana sampai dengan madya; dan
3. c.berbiaya kecil sampai dengan sedang.
(4)Kebijakan khusus diterapkan pada tahapan pemilihan penyedia pengadaan Jasa Konstruksi dan dituangkan pada dokumen pemilihan termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan.
(5)Teknis pelaksanaan kebijakan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Setiap Penyedia Jasa Konstruksi luar Daerah yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat melakukan kerjasama Operasi.
(2)Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Daerah.
(3)Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah di luar Daerah untuk Pekerjaan Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya, dan dengan nilai berbiaya sedang.

Pasal 7

(1)Setiap Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi luar Daerah yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD dapat melakukan Kerjasama Operasi.
(2)Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi Konstruksi Daerah.
(3)Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
1. a.penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi kecil luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan dengan nilai berbiaya kecil; dan
2. b.penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya dan dengan nilai berbiaya sedang.

Pasal 8

(1)Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dapat menggunakan Sub penyedia Jasa Konstruksi Daerah.
(2)Subpenyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.
(3)Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
1. a.sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa spesialis; dan
2. b.sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.

Pasal 9

(1)Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk paket pekerjaan dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah.
(2)Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah, Penyedia Jasa Konstruksi menominasikan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi spesialis dan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.

BAB III

PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

(1)Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kerjasama Operasi;
2. b.Subpenyedia Jasa;
3. c.Pemanfaatan Tenaga Kerja Konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi segmentasi kecil-menengah; dan
4. d.Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dalam Tim yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur.
(4)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar serta aspek kewajaran.
(5)Penyelenggaraan pelatihan, pembekalan dan uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah melakukan perikatan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…