DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. 3
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
13.Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk;
b.pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan; dan
  3. 3.subbagian program.
3. c.bidang pemberdayaan perempuan, terdiri dari:
  1. 1.seksi perlindungan perempuan; 5
  2. 2.seksi pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
  3. 3.seksi pelembagaan pengarusutamaan gender bidang politik, hukum dan pemerintahan.
4. d.bidang perlindungan anak, terdiri dari:
  1. 1.seksi perlindungan anak;
  2. 2.seksi permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak; dan
  3. 3.seksi tumbuh kembang anak.
5. e.bidang pemerintahan desa dan kelurahan, terdiri dari:
  1. 1.seksi penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kelurahan;
  2. 2.seksi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset pemerintahan desa; dan
  3. 3.seksi kelembagaan, kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa serta kelurahan.
6. f.bidang pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari:
  1. 1.seksi pembinaan pelayanan sosial dasar dan pengembangan usaha ekonomi desa;
  2. 2.Seksi pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa; dan
  3. 3.seksi pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.
7. g.bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengelolaan kependudukan;
  2. 2.seksi keluarga berencana; dan
  3. 3.seksi kesehatan reproduksi.
8. h.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
9. i.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 6

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian kegiatan dinas;
b.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c.penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan dinas, badan dan instansi vertikal lainnya; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas;
c.pelaksanaan urusan kehumasan;
d.penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
e.pelaksanaan pengorganisasian, dan ketatalaksanaan dinas;
f.pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
g.pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
h.pelaksanaan urusan pembinaan jabatan fungsional;
i.pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
j.pelaksanaan urusan perjalanan dinas; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan tatalaksana keuangan;
b.pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
c.pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
d.penyusunan urusan verifikasi dan akuntansi;
e.pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…