DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah provinsiJambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor dan Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. 3
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah seksi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
13.Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas danderajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b.penyusunan programa penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
c.penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
d.pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e.pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
f.pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
g.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h.pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i.pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
j.penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
k.pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
l.pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
m.pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala dinas;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbag umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbag keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbag perencanaan dan evaluasi. 5
3. c.bidang peternakan, terdiri dari:
  1. 1.seksi perbibitan dan produksi;
  2. 2.seksi pakan ternak; dan
  3. 3.seksi kelembagaan dan permodalan.
4. d.bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan, terdiri dari:
  1. 1.seksi kesehatan hewan;
  2. 2.seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan
  3. 3.seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
5. e.bidang tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari:
  1. 1.seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  2. 2.seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
  3. 3.seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
6. f.bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, terdiri dari:
  1. 1.seksi lahan dan irigrasi;
  2. 2.seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
  3. 3.seksi penyuluhan.
7. g.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. 6

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c.penataan organisasi dan tatalaksana;
d.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
b.pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c.pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d.pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e.pengurusan tata usaha dan kearsipan;
f.pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g.pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
h.pengevalusian kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i.penelahaan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j.penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan urusan keuangan dan aset.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
b.pengurusan akutansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas;
c.pengurusan urusan perbendaraan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d.pengurusan urusan gaji pegawai lingkup dinas;
e.pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas;
f.penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas;
g.penyusunan laporan keuangan lingkup dinas;
h.penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
i.penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas;
j.penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas;
k.penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
l.penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaaan peralatan dan perlengkapan dinas;
m.penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…