DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
13.Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi. 4
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b.penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang rehabilitasi social, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
c.penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas;
e.pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosial di kabupaten/kota;
f.pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota; 5
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian umum dan kepegawaian.
3. c.bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri dari:
  1. 1.seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
  2. 2.seksi perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
  3. 3.seksi jaminan sosial keluarga.
4. d.bidang rehabilitasi sosial, terdiri dari:
  1. 1.seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
  2. 2.seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
  3. 3.seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
5. e.bidang pemberdayaan sosial, terdiri dari:
  1. 1.seksi pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
  2. 2.seksi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dan kelembagaan sosial; dan
  3. 3.seksi perberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
6. f.bidang penanganan fakir miskin, terdiri dari:
  1. 1.seksi penanganan fakir miskin perdesaan;
  2. 2.seksi penanganan fakir miskin perkotaan; dan
  3. 3.seksi penanganan fakir miskin pesisir, daerah tertinggal dan perbatasan antar provinsi.
7. g.bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  1. 1.seksi fasilitasi pendaftaran penduduk;
  2. 2.seksi fasilitasi pencatatan sipil; dan
  3. 3.seksi fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data.
8. h.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan 6
9. i.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan sekretariat yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
c.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d.pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
e.penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
f.pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan, asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
g.perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
h.pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 7
j.perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
k.pelaksanaan koordinasi antar bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l.perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
m.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b.penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan;
c.pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja dinas;
d.pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan lima tahunan dinas;
e.pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan penunjang pelaksanaan tugas;
f.pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategi, rencana kerja, laporan kinerja instansi pemerintah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan prioritas plafon anggaran;
g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan keuangan dan asset dinas. 8

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) dengan para kepala bidang;
b.pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan, surat permintaan pembayaran uang persedian, surat permintaan pembayaran ganti uang dan surat permintaan pembayaran tambah uang yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c.pelaksanaan penyiapan surat permintaan membayar dan penyiapan laporan keuangan dinas;
d.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan di lingkungan dinas;
e.penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
f.pengevaluasian kecocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
g.penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, hutang dan ekuitas dana pada dinas;
h.penyelenggaraan penataan dan penyusunan laporan asset dinas;
i.penyampaian laporan keuangan dinas kepada atasan; dan
j.pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…