DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. 3
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Jambi. 4

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
c.pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas, terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian program; dan
  3. 3.subbagian keuangan dan aset.
3. c.bidang bina konstruksi dan pengendalian, terdiri dari:
  1. 1.seksi jasa kontruksi;
  2. 2.seksi pengendalian; dan
  3. 3.seksi monitoring dan evaluasi.
4. d.bidang tata ruang dan pertanahan, terdiri dari:
  1. 1.seksi perencanaan teknik;
  2. 2.seksi tata ruang; dan
  3. 3.seksi pertanahan.
5. e.bidang sumber daya air, terdiri dari:
  1. 1.seksi perencanaan teknik;
  2. 2.seksi irigasi, rawa dan pantai; dan
  3. 3.seksi sungai, danau dan waduk.
6. f.bidang bina marga, terdiri dari:
  1. 1.seksi perencanaan teknik;
  2. 2.seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
  3. 3.seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
7. g.bidang cipta karya, terdiri dari:
  1. 1.seksi perencanaan teknik; dan
  2. 2.seksi pemukiman, penataan bangunan dan air minum; dan 5
  3. 3.seksi teknik penyehatan lingkungan.
8. h.bidang perumahan rakyat, terdiri dari:
  1. 1.seksi perencanaan teknik;
  2. 2.seksi perumahan formal dan pembiayaan; dan
  3. 3.seksi perumahan swadaya dan kawasan.
9. i.unit pelaksana dinas; dan
10. j.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasi kegiatan dinas;
b.pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
c.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
d.penataan organisasi dan tata laksana;
e.pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6

Pasal 8

Subbagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas mebantu sekretariat dalam rangka melaksanakan kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pengelolaan pegawai;
b.pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan dinas;
c.pelaksanaan pembinaan pegawai;
d.penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pegawai;
e.penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
f.pengelolaan tata naskah dinas, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan dinas;
g.pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
h.pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan dinas;
i.pemeliharaan dibidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kantor;
j.pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
k.pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
l.penghimpunan peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas dinas, bekerjasama dengan unit kerja lainnya;
m.fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
n.penyusunan dan pengelolaan mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
o.penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;
p.penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, bimbingan teknik ke-PU-an, yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup dinas;
q.pengaturan dan penyiapan absensi pegawai;
r.penyusunan rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup dinas;
s.penyelenggaraan bimbingan teknik ke-PU-an terhadap sumber daya manusia lingkup dinas;
t.pelaksanaan koordinasi tentang upaya penyelenggaran bimtek dengan unit dan instansi terkait; 7
u.pemantauan dan penyusunan rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik; dan
v.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
b.pelaksanaan penatausahaan barang milik negara pada tingkat dinas;
c.pengendalian barang milik negara;
d.pelaksanaan pelaporan barang milik negara;
e.pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;
f.koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
g.penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
h.pelaksanaan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
i.pelaksanaan sistem akuntansi;
j.pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
k.penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
l.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
m.penatausahaan hasil pemeriksaan;
n.penyusunan laporan Keuangan/pelaksanaan anggaran dinas;
o.penyusunan dan pelaporan aset dinas;
p.penginventarisasian kekayaan milik negara dan daerah;
q.penyusunan kartu inventaris barang dan ruangan;
r.pelaksanaan kegiatan sensus barang secara berkala;
s.penyiapan bahan usulan penghapusan aset; dan
t.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…