DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 45 Tahun 2018

Nomor: 45
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dDan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi, meliputi: Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi.
13.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18.Electronic government yang selanjutnya disingkat e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi pegawai ASN dan masyarakat serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
c.pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika;
d.pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian program dan pelaporan.
3. c.bidang layanan e-government, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengembangan aplikasi;
  2. 2.seksi pengembangan e-government; dan
  3. 3.seksi tata kelola e-government.
4. d.bidang informasi dan komunikasi publik, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi;
  2. 2.seksi publikasi; dan
  3. 3.seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik.
5. e.bidang persandian dan teknologi informasi komunikasi, terdiri dari:
  1. 1.seksi tata kelola dan operasional persandian;
  2. 2.seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; dan
  3. 3.seksi teknologi, informasi dan komunikasi.
6. f.bidang statistik, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengolahan data statistik;
  2. 2.seksi pelayanan data dan publikasi; dan
  3. 3.seksi layanan pengadaan secara elektronik.
7. g.UPTD;
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pengelolaan urusan kepegawaian;
c.pengelolaan urusan keuangan;
d.pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan urusan persuratan, rumah tangga, tata usaha pimpinan dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
b.pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
c.pelaksanaan urusan dalam, pengamanan dan administrasi perjalanan dinas;
d.pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
e.penyiapan bahan usulan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai;
f.penyiapan bahan sasaran kinerja pegawai dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
g.penyiapan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
h.penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
i.penyiapan bahan penetapan, pengangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan laporan di bidang keuangan dan pengelolaan urusan barang milik daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
b.pengelolaan urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai di lingkup dinas;
c.pengelolaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik daerah;
d.pengelolaan urusan barang persediaan;
e.penyiapan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…