DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 47 Tahun 2016

Nomor: 47
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. 3
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
13.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Administrator setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala dinas. 4

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian evaluasi dan pelaporan;
3. c.bidang industri kecil dan kerajinan terdiri dari:
  1. 1.seksi bimbingan usaha dan daya saing;
  2. 2.seksi bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan; dan
  3. 3.seksi sarana promosi dan publikasi;
4. d.bidang industri menengah dan besar terdiri dari :
  1. 1.seksi agro, kimia dan aneka;
  2. 2.seksi industri mesin, logam dan alat transportasi; dan
  3. 3.seksi pengawasan dan pengendalian usaha industri;
5. e.bidang perdagangan terdiri dari :
  1. 1.seksi perdagangan dalam negeri;
  2. 2.seksi perdagangan luar negeri; dan 5
  3. 3.seksi bina usaha sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
6. f.bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga terdiri dari :
  1. 1.seksi perlindungan konsumen;
  2. 2.seksi pengawasan barang beredar dan jasa; dan
  3. 3.seksi tertib niaga;
7. g.unit pelaksana teknis dinas (uptd);
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan maupun pihak-pihak yang terkait.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi;
b.penyelenggaraan petujuk pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung dilingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga dinas perindustrian dan perdagangan; dan
c.pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 6

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan dokumentasi dan informasi, menyusun dan menyelia kepegawaian meliputi urusan kepangkatan, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, menyusun dan mengumpulkan serta menyebarluaskan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan mengumpulkan dan mengelola data mutasi, gaji berkala, kenaikan pangkat;
b.pelaksanaan merencanakan kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai;
c.penyusunan rencana kebutuhan diklat pegawai (teknis, penjenjangan);
d.pelaksanaan mempersiapkan dan evaluasi absensi pegawai (pagi dan sore);
e.pelaksanaan membina dan mengarahkan, menegur lisan/tertulis bagi pns yang melanggar disiplin;
f.pengkoordinasi dengan bidang /bagian lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
g.penginventarisir, menghimpun peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perindag, menyusun katalok produk hukum yang ada;
h.pemberi saran dan masukan kepada atasan;
i.pelaksanaan membantu penyelesaian masalah hukum yang ada; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan administrasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan keuangan;
b.penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
c.pelaksanaan urusan kas dan gaji; 7
d.penyiapan urusan bendaharawan dan pembuatan daftar gaji/aplikasi;
e.penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…