DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, meliputi: Kriteria TPP; Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan; Tata Cara Permintaan Pembayaran TPP; Pengelolaan Data; Penginputan Bahan TPP; Sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
10.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jambi.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jambi.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
10.Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan Tertentu.
12.Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan Beban Kerja, Tempat dan Kondisi Tugas, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif lainnya.
13.Tambahan penghasilan berdasarkan penghitungan beban kerja adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi faktor penambahan TPP yang besarannya ditentukan berdasarkan aktivitas kerja, perilaku kerja/disiplin kerja dan penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur.
14.Tambahan penghasilan berdasarkan penghitungan pertimbangan tertentu adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi faktor penambahan TPP yang besarannya ditentukan berdasarkan lokasi tempat kerja dan kondisi kerja.
15.Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
16.Kinerja adalah hasil kerja yang dipakai oleh setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
17.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
18.Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
19.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
20.Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Izin adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
22.Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS atau CPNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
23.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung.
24.Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS dan CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik.
25.Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
26.Pulang Lebih Awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
27.Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar daerah.
28.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
29.Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan kinerja.
30.Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
31.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
32.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34.Aplikasi SKP Online adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai secara online yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Pasal 2

(1)Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KRITERIA TPP

Pasal 3

TPP dibayarkan berdasarkan:

a.SKP;
b.PKP;

Pasal 4

(1)Pemberian TPP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas Kuantitas, Kualitas, waktu dan biaya.
(2)Pemberian TPP berdasarkan PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran yang dilakukan oleh atasan, relasi sejawat dan bawahan berdasarkan Orientasi, Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerja sama.
(3)Pemberian TPP untuk Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK, Pengawas dan Guru SLB diberikan hanya berdasarkan PKP.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1)Selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS.
(2)Perhitungan TPP diberikan dengan perimbangan:
1. a.60% Aktivitas Kerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
2. b.40% Disiplin Pegawai atau Perilaku Kerja Pegawai (PKP);
(3)Besar TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% dari besaran SKP dan PKP.
(4)Besar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKP dan PKP PNS dan CPNS yang bersangkutan yang dibuat menggunakan aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi.
(5)Besaran TPP berdasarkan SKP dan PKP diatur dalam Keputusan Gubernur.
(6)PNS dan CPNS yang izin terlambat datang atau cepat pulang untuk kepentingan pribadi/keluarga diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan apabila lebih TPP yang bersangkutan dipotong 1% per hari.
(7)PNS dan CPNS yang izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi/keluarga diberikan paling banyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan apabila lebih TPP yang bersangkutan dipotong 2% per hari.
(8)PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja, terlambat, izin, cepat pulang, cuti, tugas belajar, tugas belajar sudah sudah habis waktunya dan sakit Pemberian TPP yang bersangkutan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:

a.PNS dan CPNS yang dipekerjakan atau diperbantukan kepada instansi lain;
b.PNS dan CPNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
c.PNS dan CPNS titipan yang bertugas di Luar Instansi Daerah Provinsi Jambi;
d.PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan aparat penegak hukum;
e.PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan aparat penegak hukum;
f.PNS dan CPNS yang berstatus terpidana dan ditahan aparat penegak hukum;
g.PNS dan CPNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
h.PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
i.PNS dan CPNS pindahan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Provinsi dan/atau Kabupaten/kota yang belum melaksanakan tugas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang tidak menduduki jabatan struktural sepanjang di atur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
j.Pegawai yang tidak berhak tapi yang bersangkutan masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negara/Daerah.

Pasal 7

PNS dan CPNS tidak diperkenankan menerima honorarium yang merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya, kecuali diatur dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Setiap PNS dan CPNS wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap bulan melalui Aplikasi SKP Online Pemerintah Provinsi Jambi.
(2)Setiap PNS dan CPNS wajib membuat rekap Laporan Kinerja setiap bulannya melalui Aplikasi SKP Online dan dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran TPP.
(3)Dalam hal terdapat kendala berkenaan dengan aplikasi SKP Online laporan Kinerja Pegawai dapat dibuat dengan mengacu pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pembayaran dan Pemotongan TPP dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai, ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada:
1. a.PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai;
2. b.PNS dan CPNS yang terlambat masuk bekerja;
3. c.PNS dan CPNS yang pulang lebih awal;
4. d.PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja;
5. e.PNS dan CPNS yang tidak melakukan daftar hadir elektronik;
6. f.PNS yang melaksanakan cuti diatur dalam Lampiran II.
(3)Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
(4)Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
(5)Hasil Pemotongan TPP disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

TPP PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dipersamakan dengan staf (non eselon) dengan tetap menerima tunjangan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…