DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; Meliputi Kriteria TPP; Penilaian Kinerja; Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Tata Cara Permintaan Pembayaran TPP; Penginputan dan Pengelolaan Data; Tim Pengelola SKP Online; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mempedomani ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS atau CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu disusun pedoman penilaian kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I SALINAN Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jambi.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jambi.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
9.Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan pegawai yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada periode tertentu dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.
12.Penilaian Kinerja adalah pengukuran prestasi kerja dan perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai oleh atasan langsung atau pejabat penilai atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
13.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah Rencana Kerja atau Target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
14.Perilaku Kerja yang selanjutnya disebut PK adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
17.Tim Pengelola SKP Online yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan dalam rangka mengelola pelaksanaan pengukuran kinerja melalui aplikasi SKP Online.
18.Tim Verifikasi SKP Online yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah anggota Tim Pengelola SKP Online yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi sasaran kerja pegawai atau target dan realisasi pegawai.
19.Aplikasi SKP Online adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk menyusun Prestasi Kerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja secara online yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
20.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan PK yang mencerminkan capaian kinerja pegawai dan satuan organisasinya.
21.Target Tahunan adalah sasaran kerja pegawai atau target yang diajukan pegawai dan disetujui oleh atasan langsungnya dengan mempertimbangkan target-target kerja unit organisasi.
22.Target Bulanan adalah rincian dari Target Tahunan yang disesuaikan dengan rencana dan capaian target setiap bulan dalam tahun berkenaan.
23.Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas atau SK yang diterbitkan oleh kepala unit kerja, kepala PD atau Gubernur dan waktu pelaksanaannya berkesinambungan minimal sebulan.
24.Kreatifitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi organisasi yang dibuktikan dengan surat pengakuan yang diterbitkan oleh kepala PD, Gubernur.
25.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
26.Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran oleh PNS atau CPNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik.
27.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
28.Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
29.Pegawai yang Ditugaskan adalah PNS Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Provinsi Jambi.
30.Izin Sementara adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala unit kerja PNS yang bersangkutan untuk menggunakan hak cuti karena yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
31.Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapor LHKPN adalah PNS yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN.
32.Batas Waktu Pelaporan LHKPN adalah batas waktu pelaporan LHKPN pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, bagi wajib lapor yang diangkat setelah tanggal 01 Januari maka batas waktu pelaporannya adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal diangkat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS atau CPNS yaitu sebagai panduan dalam pengukuran kinerja serta penghitungan besaran TPP yang akan diterima oleh masing-masing PNS atau CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pasal 3

(1)Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS atau CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kinerja berupa prestasi kerja PNS atau CPNS.

BAB II

KRITERIA TPP

Pasal 4

TPP dibayarkan berdasarkan prestasi kerja yang terdiri dari:

a.SKP; dan
b.PK.

Pasal 5

(1)Pemberian TPP berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS atau CPNS berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan kemampuan melaksanakan tugas dan capaian tugas yang berdasarkan atas kuantitas, kualitas, waktu dan biaya atau angka kredit.
(2)Pemberian TPP berdasarkan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
(3)Pemberian TPP untuk Pegawai Tenaga Fungsional Guru SMA/SMK, Pengawas dan Guru SLB diberikan berdasarkan PK, termasuk Guru yang ditugaskan di sekolah swasta.
(4)Pemberian TPP untuk Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan selama jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sesuai Keputusan Gubernur Jambi tentang pemberian tugas belajar.
(5)Pegawai atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pejabat sementara untuk jabatan yang lebih tinggi diberikan TPP sebesar jumlah TPP yang diterima jabatan sementara yang diembannya.
(6)Pegawai dari instansi di luar Pemerintah Provinsi Jambi yang ditugaskan dalam jabatan struktural mendapat TPP sesuai yang diembannya.
(7)Wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sampai dengan batas waktu pelaporan LHKPN pembayaran TPP-nya ditunda.

BAB III

PENILAIAN KINERJA

Pasal 6

(1)Penilaian kinerja dilakukan terhadap prestasi kerja berdasarkan SKP secara periodik melalui aplikasi SKP Online.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.aspek prestasi kerja yang merupakan capaian kinerja pegawai yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya yang telah ditetapkan dalam bentuk SKP; dan
2. b.aspek perilaku kerja, yang merupakan perilaku PNS atau CPNS yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatannya.
(3)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif menjadi ukuran kinerja unit organisasi.

Pasal 7

(1)Penilaian kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara Self Assesment.
(2)Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon II Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon II Kepala PD dan Kepala Biro, dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah.
(4)Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon III, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon II sebagai atasan langsung.
(5)Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon IV, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon III sebagai atasan langsung.
(6)Penilaian kinerja untuk Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu dan CPNS, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon IV sebagai atasan langsung atau pihak yang diberikan kewenangan.
(7)Penilaian Kinerja untuk Pejabat Fungsional Tertentu, dilaksanakan oleh Kepala PD berdasarkan bahan pertimbangan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada PD yang bersangkutan, serta Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator jabatan fungsional terkait.
(8)Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara untuk jabatan yang lebih tinggi membuat target dan realisasi SKP berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan yang diembannya.
(9)Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara untuk jabatan yang lebih tinggi melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai dalam SKP Online.
(10)Penilaian kinerja pegawai yang melaksanakan tugas belajar dilaksanakan oleh pejabat penilai berupa SKP Tahunan dengan menggunakan bahan- bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Setiap pegawai wajib :
1. a.membuat Target Tahunan dan Target Bulanan pada bulan Januari yang telah disetujui oleh Pejabat Penilai melalui aplikasi SKP Online;
2. b.membuat realisasi bulanan berupa realisasi SKP bulanan, realisasi tugas tambahan dan kreativitas serta realisasi perilaku bulanan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya; dan
3. c.membuat realisasi tahunan berupa realisasi SKP tahunan, realisasi tugas tambahan dan kreativitas tahunan serta realisasi perilaku tahunan setelah realisasi bulanan selesai dan paling lambat tanggal 20 Desember pada tahun berkenaan.
(2)Realisasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.realisasi SKP bulanan; b.realisasi tugas tambahan dan kreativitas bulanan; dan
2. c.realisasi perilaku bulanan.

Pasal 9

(1)Realisasi SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan laporan realisasi atas target bulanan.
(2)Realisasi tugas tambahan dan kreativitas bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan laporan realisasi atas Tugas Tambahan dan Kreatifitas bulanan pegawai.
(3)Realisasi perilaku bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan laporan realisasi atas perilaku bulanan pegawai yang terdiri dari unsur: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama serta kepemimpinan pegawai.

Pasal 10

(1)Orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan jumlah pelayanan pegawai kepada yang dilayani.
(2)Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan ketaatan terhadap peraturan disiplin dan jumlah penghargaan.
(3)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) jumlah kehadiran apel pagi dan kehadiran dalam upacara peringatan hari besar atau hari kesadaran nasional.
(4)Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan jumlah kehadiran hari kerja dan jumlah jam kerja.
(5)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan jumlah keikutsertaan dalam tim/panitia/kelompok kerja dan keikutsertaan dalam rapat kerja atau pertemuan.
(6)Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan jumlah keikutsertaan dalam tim/panitia/kelompok kerja sebagai koordinator atau ketua dan keikutsertaan sebagai narasumber dalam rapat kerja atau pertemuan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011