DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Pergub Jambi No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 45), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf f Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian program dan pelaporan.
3. c.bidang layanan e-government, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengembangan aplikasi;
  2. 2.seksi pengembangan e-government; dan
  3. 3.seksi tata kelola e-government.
4. d.bidang informasi dan komunikasi publik, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi;
  2. 2.seksi publikasi; dan
  3. 3.seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik.
5. e.bidang persandian dan teknologi informasi komunikasi, terdiri dari:
  1. 1.seksi tata kelola dan operasional persandian;
  2. 2.seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; dan
  3. 3.seksi teknologi, informasi dan komunikasi.
6. f.bidang statistik, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengolahan data statistik;
  2. 2.seksi pelayanan data dan publikasi; dan
  3. 3.seksi kompilasi data.
7. g.unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

2.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan teknologi informasi komunikasi dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

3.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b.penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi, serta operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
c.pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah, dan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, serta pengelolaan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
d.pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi;
e.peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, dan/atau seminar;
f.pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
g.pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi;
h.penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
i.penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
j.perancangan pola dan pengoordinasian pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
k.pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; dan
l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

5.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan kebijakan dan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap urusan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang meliputi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian, serta pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
b.penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian, serta pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
c.penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pada urusan persandian dan keamanan informasi;
d.pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah, serta pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.penyelenggaraan bimbingan teknis, program pelatihan, fasilitasi, asistensi, workshop atau seminar dan sosialisasi pada urusan pengawasan dan evaluasi persandian dan keamanan informasi; dan
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengembangan dan pemeliharaan yang terkait dengan teknologi informasi komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
b.penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
c.penyiapan infrastruktur data center dan disaster recovery center, dan infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan SPBE pada pemerintahan daerah;
d.pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengimplementasikan e- government;
e.pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur cloud computing dalam mendukung good government;
f.pelaksanaan sarana interoperabilitas sistem informasi melalui application protocol interface Daerah;
g.pelayanan sarana interkonektivitas layanan publik dan ke pemerintahan;
h.penyiapan sarana akses internet dan intranet pada pemerintah daerah dan publik, dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pengumpulan data, meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan dan implementasi rancangan survei, pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi, verifikasi dan validasi data sektoral, serta metadata statistik sektoral.

9.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Kompilasi Data menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data;
b.pelaksanaan kompilasi data;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi kompilasi data;
d.pelaksanaan identifikasi kebutuhan data sektoral;
e.penyusunan program kerja seksi kompilasi data;
f.penyusunan rancangan pengumpulan data sektoral;
g.pelaksanaan implementasi pengumpulan data survei;
h.penyampaian usulan rancangan pengumpulan data kepada pembina data (BPS) untuk memperoleh rekomendasi;
i.pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi dan survei;
j.penyusunan metadata statistik sektoral;
k.pelaksanaan pengelolaan data pembanguna;
l.pengawasan terhadap pelaksanaan survei data statistik sektoral oleh perangkat daerah provinsi;
m.pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi kompilasi data;
n.penyusunan bahan verifikasi rekomendasi dan pementaan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang statistik;
o.pelaksanaan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p.penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai bidang kompilasi data sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah provinsi; dan
q.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 10.Merubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Januari 2020 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Januari 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PERSANDIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI BIDANG STATISTIK SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI SEKSI PENGEMBANGAN E.GOVERNMENT SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT SEKSI PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI SEKSI PUBLIKASI SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI TATA KELOLA DAN OPERASIONAL PERSANDIAN SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN SEKSI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKSI PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKSI PELAYANAN DATA DAN PUBLIKASI SEKSI kOMPILASI DATA UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…