DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 51 Tahun 2016

Nomor: 51
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi. 3
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
9.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
10.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
11.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
13.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi.
14.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
15.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
19.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh kepala dinas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi;

a.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
b.perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
c.pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d.pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
e.perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
f.pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari : 5
1. a.kepala
2. b.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian umum, keuangan dan aset; dan
  2. 2.sub bagian program, kepegawaian dan pelaporan.
3. c.bidang pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, terdiri dari:
  1. 1.seksi kenelayanan dan usaha perikanan tangkap;
  2. 2.seksi konservasi dan sumber daya ikan; dan
  3. 3.seksi kepelabuhan dan pengelolaan ruang laut.
4. d.bidang perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, terdiri dari:
  1. 1.seksi perbenihan dan produksi;
  2. 2.seksi kesehatan ikan, lingkungan, dan kawasan perikanan budidaya; dan
  3. 3.seksi pakan dan teknologi perikanan budidaya.
5. e.bidang pengawasan dan penguatan daya saing, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengawasan;
  2. 2.seksi pengolahan dan bina mutu; dan
  3. 3.seksi pemasaran, promosi dan investasi;
6. f.unit pelayanan teknis dinas (UPTD);
7. g.cabang dinas; dan
8. h.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu pada subbagian umum, keuangan, aset, kepegawaian, program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.pengelolaan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Subbagian umum, keuangan dan aset;
c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perpadu, pelayanan administrasi serta pelaksanaan pada Sub bagian kepegawaian, program dan pelaporan;
d.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan administrasi surat menyurat, kearsipan, kelengkapan rumah tangga dinas, kehumasan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, perlengkapan kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaan barang dan aset, serta penyiapan bahan, bahan tata administrasi keuangan, membimbing, dan mengawasi pengelolaan keuangan serta pengelolaan administrasi aset milik dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, arsip, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administrasi umum;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga dinas;
c.pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
d.pelaksanaan tata administrasi dan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
e.pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7

Pasal 10

Subbagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan administrasi kepegawaian, pengelolaan tatalaksana organisasi, analisis jabatan, program, perencanaan anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program, Kepegawaian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi;

a.pengelolaan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, tatalaksana organisasi dan analisis jabatan;
b.pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan diklat / pendidikan formal dan non formal fungsional, teknis, keahlian dan kepemimpinan;
c.penyusunan perumusan program rencana kegiatan dan plapon anggaran bidang kelautan dan perikanan;
d.penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan publikasi data kelautan dan perikanan;
e.penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional dibidang kelautan dan perikanan skala provinsi;
f.penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
g.pelaksanaan pembuatan bahan dan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan tugas lainnya; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…