DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 52 Tahun 2016

Nomor: 52
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. 3
6.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi;

a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
c.pengkoordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
d.pemantauan,pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut; 5
e.pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
f.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
g.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
h.penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
i.pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
j.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup provinsi jambi;dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian; dan
  2. 2.subbagian program dan keuangan ;
3. c.bidang tata lingkungan, terdiri dari:
  1. 1.seksi inventarisasi lingkungan hidup;
  2. 2.seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan; dan
  3. 3.seksi kajian dampak lingkungan.
4. d.bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengendalian pencemaran;
  2. 2.seksi pengendalian kerusakan; dan
  3. 3.seksi pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
5. e.bidang penaatan lingkungan, terdiri dari:
  1. 1.seksi pengaduan;
  2. 2.seksi pengawasan; dan
  3. 3.seksi penegakan hukum lingkungan; 6
6. f.unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
7. g.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik Daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasi kegiatan dinas lingkungan hidup provinsi jambi;
b.pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas lingkungan hidup provinsi jambi;
c.pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup daerah provinsi jambi;
d.pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang /jasa pemerintah daerah;
e.pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik;dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan,kepegawaian, kerumahtanggaan, urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah, arsip, data, dokumentasi dan publikasi serta pelayanan informasi publik pada dinas lingkungan hidup daerah provinsi jambi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan regulasi dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;
b.pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;
c.pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum meliputi surat menyurat, penyiapan arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup;
d.penyiapan penetapan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dinas lingkungan hidup
e.pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang / jasa pemerintah daerah
f.pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan;
g.pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik serta pemeliharaan jaringan data;
h.penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
i.pelaksanaan teknis peningkatan kapasitas pengembangan jabatan fungsional ;dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan dan menyusun anggaran serta melakukan penyusunan program bidang lingkungan hidup, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program, pengelolaan administrasi keuangan. 8

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengkoordinasian, penyusunan, penyiapan dan pengelolaan bahan rencana, program dan anggaran dinas lingkungan hidup provinsi jambi;
b.pelaksanaan adminstrasi, keuangan, perjalanan dinas dan pengelolaan kas serta gaji pegawai;
c.pelaksanaan sistem akuntasi dan penyusunan laporan keuangan;
d.pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pengelolaan untuk pertanggung jawaban keuangan;
e.penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran biaya;
f.pengadaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan;
g.pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…