DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 54 Tahun 2016

Nomor: 54
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. 3
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan .
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan,

Pasal 4

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b.pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
e.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari;
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian program dan keuangan ;dan
  2. 2.sub bagian umum dan kepegawaian;
3. c.bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, terdiri dari:
  1. 1.seksi perencanaan penanaman modal; dan
  2. 2.seksi pengembangan iklim penanaman modal. 5
4. d.bidang promosi penanaman modal, terdiri dari:
  1. 1.seksi pelaksanan dan pengembangan promosi penanaman modal ; dan
  2. 2.seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
5. e.bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, terdiri dari:
  1. 1.seksi pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal; dan
  2. 2.seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
6. f.bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A, terdiri dari: dan
  1. 1.seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I; dan
  2. 2.seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II;
7. g.bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan b, terdiri dari: dan
  1. 1.seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan b/I; dan
  2. 2.seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan b/II;
8. h.bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan, terdiri dari; dan
  1. 1.seksi pengaduan, informasi dan peningkatan layanan; dan
  2. 2.seksi kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan;
9. i.unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
10. j.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi. 6

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan dinas;
b.pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tanggal dinas;
d.pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas dinas;
e.pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program/kegiatan, penyusunan rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan urusan koordinasi penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja; 7
b.pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, serta pemeliharaannya;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, organisasi, kearsipan, perpustakaan, hukum dan perundang- undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
c.penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…