DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2016

Nomor: 55
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PerhubunganProvinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiJambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah ProvinsiJambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.DinasPerhubungan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas PerhubunganProvinsi Jambi. 3
7.Kepala Dinas adalah Kepala DinasPerhubunganProvinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas PerhubunganProvinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas PerhubunganProvinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan Jabatan Pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhanupaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas danderajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinasberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 4
(2)Dinasdipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinasmenyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
b.pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
c.penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
d.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinasterdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian program, keuangan dan aset; dan
  2. 2.subbagian umum dan kepegawaian.
3. c.bidang pengembangan jaringan transportasi, terdiri dari :
  1. 1.seksi pendataan dan informasi;
  2. 2.seksi perencanaan dan pengembangan jaringan; dan
  3. 3.seksi evaluasi, pelaporan dan pengendalian.
4. d.bidang perhubungan darat dan perkeretaapian, terdiri dari :
  1. 1.seksi lalu lintas dan angkutan;
  2. 2.seksi prasarana; dan
  3. 3.seksi tehnik sarana dan keselamatan.
5. e.bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara, terdiri dari :
  1. 1.seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan;
  2. 2.seksi perhubungan laut; dan 5
  3. 3.seksi perhubungan udara.
6. f.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan danaset serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat;
b.pengoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang perhubungan;
c.pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas;
d.pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang perhubungan;
e.pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat dinas;
f.pengelolaan kearsipan dinas;
g.pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas;
h.pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dinas;
i.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan administrasi umum, mengelola kepegawaian dan melaksanakan pemeliharaan serta kebersihan rumahtangga dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.pelaksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kerumahtanggaan dinas;
c.pelaksanaan kegiatan penatausahaan kepegawaian dinas;
d.pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan dinas;
e.pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban dinas;
f.pelaksanaan pengelolaan ruang rapat atau ruang pertemuan dinas;
g.pelaksanaan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan dan pendistribusikan prasarana dan sarana dinas;
h.pelaksanaan kegiatan pengembangan karir pegawaidinas;
i.penghimpun, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data, informasi dan dokumen kepegawaian;
j.pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
k.pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
l.pelaksanaan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
m.penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
n.penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
o.pelaporandan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian; dan
p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugasmembantu sekretariat dalam rangkamelaksanakan rencana dan program kesekretariatan, menghimpun dan menyusun standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), dan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(RKPBMD) serta menatausaha administrasi keuangan dan mengelola aset dinas. 7

Pasal 11

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program, Keuangan dan Asetmenyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat;
b.penghimpunan dan penyusunan SOP danSPMdinas;
c.penyusunan RKBMD dan RKPBMDdinas;
d.pelaksanaankegiatan pengelolaan keuangan dinas;
e.penghimpunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas;
f.penerimaan, penelitian dan pengujian kelengkapan serta pemrosesan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
g.pelaksanaanproses penerbitan SPM;
h.penghimpunan bahan dan penyusunanlaporan keuangan dinas;
i.pelaksanaan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset dinas;
j.pencatatan, pembukuan dan penyusunan akuntansi aset dinas;
k.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…