DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2018

Nomor: 55
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas san Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur: 3

a.Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
b.Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 39); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
8.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jambi.
10.Biro adalah biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
11.Bagian adalah bagian pada biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
12.Subbagian adalah Subbagian yang ada pada bagian biro- biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 4
14.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Pergub Jambi.
16.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Bagian Layanan Pengadaan di Biro Pembangunan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.sekretaris daerah;
2. b.asisten I (asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat), terdiri dari
  1. 1.Biro pemerintahan dan otonomi daerah, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian batas dan administrasi kewilayahan, terdiri dari: 1) subbagian batas daerah dan kerja sama di wilayah perbatasan; 2) subbagian administrasi toponimi dan pemetaan batas wilayah; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian otonomi daerah, terdiri dari: 1) subbagian pemerintahan dan pengembangan daerah; 2) subbagian fasilitasi pejabat daerah; dan 3) subbagian pemerintahan bawahan. d) bagian administrasi pemerintahan umum, terdiri dari: 1) subbagian ketenteraman dan ketertiban; 2) subbagian pertanahan; dan 3) subbagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan. e) kelompok jabatan fungsional 5
  2. 2.Biro hukum, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian perundang-undangan, terdiri dari: 1) subbagian tata hukum; 2) subbagian rancangan hukum, telaahan dan pengesahan; dan 3) subbagian dokumentasi dan publikasi. c) bagian bantuan hukum, terdiri dari: 1) subbagian sengketa hukum; 2) subbagian bantuan hukum; dan 3) subbagian penegakan hak azazi manusia dan penyuluhan hukum d) bagian pembinaan kebijakan daerah kabupaten/kota, terdiri dari: 1) subbagian pembinaan kebijakan kepala daerah kabupaten/kota; 2) subbagian evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota; dan 3) subbagian tata usaha biro. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, terdiri dari: 1) subbagian sosial dan kemasyarakatan; 2) subbagian ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian agama, terdiri dari: 1) subbagian haji; 2) subbagian pengembangan keagamaan; dan 3) subbagian pendidikan keagamaan. d) bagian pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, terdiri dari: 1) subbagian pendidikan, pemuda dan olahraga; 2) subbagian kesehatan; dan 3) subbagian pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. e) kelompok jabatan fungsional 6
3. c.asisten II (asisten perekonomian dan pembangunan), terdiri dari:
  1. 1.Biro perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian perekonomian, terdiri dari: 1) subbagian ekonomi kreatif; 2) subbagian pertambangan dan energi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian investasi, terdiri dari: 1) subbagian penanaman modal dan pendapatan keuangan; 2) subbagian pengendalian inflasi; dan 3) subbagian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. d) bagian sumber daya alam, terdiri dari: 1) subbagian kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; dan 2) subbagian pertanian; dan 3) subbagian lingkungan hidup dan kehutanan. e) kelompok jabatan fungsional
  2. 2.Biro pembangunan dan kerjasama, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian bina program, terdiri dari: 1) subbagian penyusunan dan pemantauan program; 2) subbagian evaluasi dan pelaporan; dan 3) subbagian pembangunan sarana prasarana fisik dan perhubungan. c) bagian layanan pengadaan, terdiri dari: 1) subbagian pengelolaan pengadaan barang/jasa; 2) subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan 3) subbagian tata usaha biro. d) bagian kerjasama, terdiri dari: 1) subbagian kerjasama dalam dan luar negeri; 2) subbagian kerjasama antar lembaga; dan 3) subbagian pemantauan dan evaluasi kerjasama. e) kelompok jabatan fungsional 7
  3. 3.Biro Humas dan Protokol, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian pemberitaan dan publikasi, terdiri dari: 1) subbagian pemberitaan, penyaringan dan penyajian informasi; 2) subbagian penerbitan dan distribusi; dan 3) subbagian tata usaha biro. c) bagian pelayanan media dan dokumentasi, terdiri dari: 1) subbagian pelayanan media cetak dan elektronik; 2) subbagian informasi dan grafika; dan 3) subbagian dokumentasi dan komunikasi masyarakat. d) bagian protokol, terdiri dari: 1) subbagian pelayanan akomodasi dan penerimaan tamu; 2) subbagian upacara dan rapat-rapat; dan 3) subbagian administrasi keprotokolan. e) kelompok jabatan fungsional
4. d.asisten III (asisten administrasi umum), terdiri dari:
  1. 4.Biro organisasi, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian kepegawaian sekretariat daerah dan analisis jabatan, terdiri dari: 1) subbagian kepegawaian sekretariat daerah dan budaya kerja; 2) subbagian analisis jabatan; dan 3) subbagian tata usaha biro dan perpustakaan sekretariat daerah. c) bagian kelembagaan, terdiri dari: 1) subbagian kelembagaan perangkat daerah provinsi; 2) subbagian kelembagaan unit pelaksana teknis dinas/badan dan cabang dinas provinsi; dan 3) subbagian kelembagaan kabupaten/kota. d) bagian tata laksana dan reformasi birokrasi, terdiri dari: 1) subbagian tata laksana; 2) subbagian pelayanan publik; dan 3) subbagian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e) kelompok jabatan fungsional 8
  2. 2.Biro pengelolaan barang milik daerah. a) kepala biro; b) bagian perencanaan kebutuan barang, monitoring dan evaluasi barang milik daerah, terdiri dari: 1) subbagian tata usaha biro; 2) subbagian perencanaan kebutuhan barang dan standarisasi barang dan harga; dan 3) subbagian monitoring dan evaluasi barang milik daerah c) bagian pengadaan, pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milik daerah, terdiri dari: 1) subbagian pengadaan barang dan jasa; 2) subbagian pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan 3) subbagian pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah. d) bagian penatausahaan barang milik daerah dan pembinaan, terdiri dari: 1) subbagian inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah; 2) subbagian penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah; dan 3) subbagian pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. e) kelompok jabatan fungsional
  3. 3.Biro Umum, terdiri dari: a) kepala biro; b) bagian pelayanan umum, terdiri dari: 1) subbagian tata usaha biro; 2) subbagian tata usaha pimpinan, arsip dan ekspedisi; dan 3) subbagian pelayanan umum. c) bagian rumah tangga, terdiri dari: 1) subbagian logistik; 2) subbagian operasional, bahan bakar minyak, dan mobilitas kendaraan; dan 3) subbagian rumah tangga pimpinan. d) bagian administrasi keuangan sekretariat, terdiri dari: 1) subbagian belanja perjalanan dinas; 2) subbagian penatausahaan keuangan; dan 3) subbagian administrasi belanja pegawai. e) kelompok jabatan fungsional 9
(2)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten.
(3)Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala biro.
(4)Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
(5)Struktur organisasi biro-biro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah serta administrasi aset, pengamanan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subbagian Batas Daerah dan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan mempunyai tugas membantu Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan dalam rangka penyiapan bahan/data, petunjuk teknis mengenai penataan batas daerah dan kerja sama di wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Batas Daerah dan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Batas Daerah dan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan;
b.penyiapan bahan-bahan, dokumen dan petunjuk teknis kerja sama di wilayah perbatasan serta penataan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; 10
c.pelaksanaan tahapan penegasan batas daerah berupa penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga, serta fasilitasi penataan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
d.penyelesaian perselisihan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
e.penyiapan data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan penghimpunan data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
f.penyusunan dokumen hasil penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan penghimpunan dokumen hasil penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi sebagai bahan pembahasan dan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah yang bersangkutan;
g.penghimpunan, penggandaan dan penyimpanan hasil penetapan batas berupa Permendagri batas daerah yang bersangkutan sebagai dokumen dan arsip daerah;
h.pelaksanaan sosialisasi hasil penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan penataan batas daerah dan kerja sama di wilayah perbatasan; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas membantu Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan dalam rangka penyiapan bahan/data, petunjuk teknis dalam rangka pembakuan nama rupabumi dan pemetaan batas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Batas Wilayah; 11
b.penyiapan bahan-bahan, dokumen dan petunjuk teknis dalam rangka pengumpulan data dan pembakuan nama rupabumi serta pemetaan batas wilayah;
c.pengumpulan data toponimi dari kabupaten/kota dan melaksanakan pemetaan batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan batas wilayah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
d.pelaksanaan verifikasi data toponimi/nama rupabumi dan peta batas wilayah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dan instansi teknis serta pihak terkait lainnya;
e.pelaksanaan sosialisasi data toponimi/nama rupabumi dan peta batas wilayah yang telah diverifikasi dan telah disepakati oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dan instansi teknis serta pihak-pihak terkait lainnya;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan penamaan rupabumi dan pemetaan batas wilayah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 26 huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah;
b.penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi serta otonomi daerah baru;
c.penyiapan pelaksanaan peringatan hari otonomi daerah;
d.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi dan Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
e.penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah;
f.penyiapan bahan-bahan/data dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
g.penyiapan bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jambi;
h.pelaksanaan koordinasi dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dengan instansi terkait; 12
i.penyiapan bahan dan data untuk rapat koordinasi dan rapat kerja Gubernur serta rapat koordinasi dan rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
j.penyiapan bahan dan data pemekaran dan atau penggabungan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 9.Ketentuan Pasal 28 huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Subbagian Fasilitasi Pejabat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Subbagian Fasilitasi Pejabat Daerah;
b.penyiapan bahan/data dan pemrosesan secara administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah (KDH)/wakil kepala daerah (WKDH), termasuk urusan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.penyiapan bahan/data dan pemrosesan secara administrasi pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota/pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.dihapus;
e.Pelaksanaan fasilitasi administrasi kunjungan kerja DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota dari daerah lain, LEMHANAS, SESKO ke Provinsi Jambi;
f.penyiapan bahan/data dalam rangka monitoring pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 10.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Subbagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan kepala daerah kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pemantauan. 13

11.Ketentuan Pasal 60 huruf a, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…