DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketranmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketranmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. 3
6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah subbagian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan jabatan pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial serta transmigrasi;
b.penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial serta transmigrasi;
c.penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi;
d.pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi di kabupaten/kota;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  2. 2.subbagian tata usaha dan keuangan. 5
3. c.bidang pembinaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas terdiri dari:
  1. 1.seksi pelatihan, pemagangan, standardisasi kompetensi, sertifikasi dan produktivitas;
  2. 2.seksi penempatan tenaga kerja; dan
  3. 3.seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
4. d.bidang Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial terdiri dari:
  1. 1.seksi pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan;
  2. 2.seksi seksi penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
  3. 3.seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.
5. e.bidang transmigrasi terdiri dari:
  1. 1.seksi potensi kawasan, perencanaan pembangunan, pengembangan permukiman dan penyediaan tanah transmigrasi;
  2. 2.seksi pembangunan permukiman, penataan persebaran penduduk dan pelayanan pertanahan transmigrasi; dan
  3. 3.seksi pembinaan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat transmigran.
6. f.unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan aset dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; 6
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;
c.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d.pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
e.penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
f.pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan dan aset serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
g.perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
h.pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
j.perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
k.pelaksanaan koordinasi antar bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l.perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
m.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dinas;
b.penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan;
c.pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja dinas;
d.penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan lima tahunan dinas;
e.pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan penunjang pelaksanaan tugas; 7
f.penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), laporan kerja instansi pemerintah (LAKIP), kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), prioritas plafon anggaran (PPA) dan dokumen perencanaan program dan kegiatan dinas;
g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
b.pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c.pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas;
d.pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan dilingkungan dinas;
e.pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
f.pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
g.penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas;
h.pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai (KARPEG), kartu istri (KARIS)/kartu suami (KARSU), tabungan dan asuransi pensiun (TASPEN), asuransi kesehatan pegawai, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan penilaian kinerja pegawai;
i.pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
j.penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai;
k.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
l.penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; 8
m.penyiapan bahan pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) dengan para kepala bidang;
n.pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat permintaan pembayaran tambah uang (SPP-TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
o.pelaksanaan penyiapan standar pelayanan minimal (SPM) dan penyiapan laporan keuangan SKPD dinas;
p.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan dinas;
q.penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
r.pengevaluasian kecocokan atau kesesuaian SPJ keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
s.penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, hutang dan ekuitas dana pada dinas;
t.penyelenggaraan penataan dan penyusunan laporan asset dinas;
u.penyampaian laporan keuangan SKPD dinas yang meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
v.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…