DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 57 Tahun 2018

Nomor: 57
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi 2017-2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Aksi Daerah Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan dirumuskan melalui serangkaian proses diskusi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi perwakilan dari Perangkat Dearah lintas sektor, Instansi Vertikal, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media, serta Akademisi dan Pihak terkait.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gebernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian tujuan Pembangunan bekelanjutan Provinsi Jambi 2017- 2019. Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3277); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13.Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); dan
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAMBI 2017-2019 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Filantropi adalah perhimpunan independen beranggotakan organisasi dan jaringan filantropi yang berupaya memajukan kedermawan sosial untuk mewujudkan keadilan dan pembangunan berkelanjutan.
8.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
9.Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
11.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
15.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16.Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Provinsi Jambi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 2

RAD TPB disusun dengan maksud menjadi pedoman rencana program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan sebagai bahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi.

Pasal 3

RAD TPB bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
b.menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan satu generasi ke generasi berikutnya; dan
c.meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif.

Pasal 4

Dokumen RAD TPB 2017-2019 Provinsi Jambi terdiri dari :

Pasal 5

(1)Dalam rangka pencapaian tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Daerah sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
(2)Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS), terdiri dari:
1. a.Tim Pengarah : 1. Gubernur
  1. 2.Wakil Gubernur
  2. 3.Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
  3. 4.Kepala Kepolisian Daerah Jambi
  4. 5.Rektor Universitas Jambi; dan
  5. 6.Rektor UIN Sultan Thaha Syaifudin jambi.
2. b.Tim Pelaksanan : Koodinator : Kepala Bappeda Provinsi Jambi Anggota : 1) Perangkat Daerah Provinsi Jambi 2) Instansi Vertikal Provinsi Jambi 3) Dunia usaha dan 4) Organisasi kemasyarakatan
3. c.Kelompok Kerja : 1) POKJA I Pilar Pembangunan Sosial 2) POKJA II Pilar Pembangunan Ekonomi 3) POKJA III Pilar Pembangunan Lingkungan 4) POKJA IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
(3)Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Kepala PD/Pimpinan institusi teknis, melaksanakan RAD- TPB sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2)Pelaksanaan RAD-TPB pada masing-masing PD/institusi teknis, diatur lebih lanjut oleh kepala PD/pimpinan institusi teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3)Pelaksanaan dan pemantauan RAD- TPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dibentuk Tim pelaksana RAD-TPB Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
(4)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan RAD-TPB Provinsi Jambi untuk tahun selanjutnya.

Pasal 8

(1)PD/Institusi teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-TPB Provinsi Jambi kepada Ketua pelaksana RAD-TPB Provinsi Jambi, melalui Bappeda secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada saat diperlukan.
(2)Ketua pelaksana RAD-TPB Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaan RAD- TPB Provinsi Jambi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada saat diperlukan.

Pasal 9

Pendanaan RAD-TPB Provinsi Jambi bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 November 2018 Plt.GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 21 November 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…