DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 58 Tahun 2016

Nomor: 58
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 t entang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 3
12.Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; 4
b.penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.penyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian bagi pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN;
e.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan pegawai ASN;
f.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji calon PNS;
g.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengisian, pelantikan, pengambilan sumpah atau janji, serta pemberhentian PNS dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;
h.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional;
i.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi jambi;
j.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan standar kompetensi jabatan, penyelenggaraan pemetaan potensi, dan penilaian kompetensi PNS dalam rangka manajemen pengembangan karir;
k.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi pegawai ASN;
l.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan kinerja pegawai ASN;
m.penyelenggarakan, verifikasi, dan fasilitasi pemberian tunjangan kinerja/tunjangan penghasilan PNS;
n.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi;
o.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada pegawai ASN yang berprestasi dan penghargaan manajemen kepegawaian kepada satuan kerja perangkat daerah (Gubernur award);
p.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan disiplin pegawai ASN;
q.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan jiwa korp profesi pegawai ASN;
r.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pensiun PNS dan pemberhentian pegawai ASN;
s.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian; 5
t.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan kerjasama dengan pihak lain di bidang manajemen kepegawaian;
u.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
v.penyelenggaraan pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan keterangan pertanggungjawaban badan dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
w.pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian;
x.penetapan penyusunan laporan tahunan badan;
y.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian;
z.pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan administrasi kepegawaian kepada seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; aa. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian; dan bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi badan terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian program dan pelaporan.
3. c.bidang pengadaan, kepangkatan, pensiun, dan mutasi, terdiri dari:
  1. 1.subbidang formasi dan pengadaan;
  2. 2.subbidang kepangkatan dan pensiun; dan
  3. 3.subbidang mutasi.
4. d.bidang pengembangan kompetensi dan karir, terdiri dari:
  1. 1.subbidang pengembangan kompetensi;
  2. 2.subbidang pengembangan karir struktural; dan
  3. 3.subbidang pengembangan karir fungsional.
5. e.bidang kinerja, disiplin dan pembinaan korps profesi, terdiri dari:
  1. 1.subbidang pengelolaan kinerja;
  2. 2.subbidang disiplin; dan
  3. 3.subbidang pembinaan korps profesi pegawai ASN. 6
6. f.bidang sistem informasi dan kesejahteraan, terdiri dari:
  1. 1.subbidang sistem informasi dan pengolahan data;
  2. 2.subbidang dokumentasi; dan
  3. 3.subbidang kesejahteraan dan penghargaan.
7. g.unit pelaksana teknis badan (UPTB); dan
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang- undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi sekretariat;
b.pengoordinasian dan perumusan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan sekretariat dan badan;
c.pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup sekretariat meliputi pelayanan perencanaan dan pelaporan program, keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian;
d.penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, dan pedoman terkait tugas dan fungsi sekretariat;
e.pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkup Badan dan Sekretariat;
f.pelaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup badan; 7
g.penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h.pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan badan;
i.pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan badan;
j.pembinaan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;
k.pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan pelaporan, keuangan dan aset, serta administrasi umum dan kepegawaian;
l.penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kegiatan anggaran (RKA), dokumen pelaksaaan anggaran (DPA), penetapan kinerja (Tapkin), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup badan, dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
m.penyelenggaraaan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan pelayanan publik badan;
n.pengoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan, standar operasional prosedur, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup badan;
o.pengoordinasian pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial yang menjadi urusan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p.pengoordinasian dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
q.pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi; dan
r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program kerja;
b.pengelolaan kearsipan dan kepustakaan; 8
c.penyelenggaraan administrasi kepegawaian badan;
d.pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
e.pengusulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan subbagian;
f.penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan;
g.pengkajian bahan perumusan petunjuk teknis dan pedoman terkait tugas dan fungsi subbagian;
h.pengelolaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dan kearsipan dinas;
i.pengaturan keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman dan taman kantor;
j.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
k.pelaksanaan pengembangan dan pengendalian tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian lingkup badan;
l.pelaksanaan iventarisasi kebutuhan listrik, air, faksimili, telepon lingkup badan;
m.pelaksanaan persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai (SKP), daftar urutan kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan pegawai, usulan mutasi dan pemberhentian pegawai lingkup badan;
n.pelaksanaan penyusunan pengajuan permohonan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu asuransi kesehatan dan kartu tabungan asuransi pegawai negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai di lingkup badan;
o.pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup badan; dan
p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam rangka menyiapkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat dan badan 9

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan fungsi subbagian;
b.pelaksanaan perumusan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan subbagian;
c.penyusunan standar operasional prosedur pelayanan administrasi program dan pelaporan lingkup badan;
d.pengkajian bahan perumusan petunjuk teknis dan pedoman terkait tugas dan fungsi subbagian;
e.pelaksanaan penyusunan rancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup subbagian;
f.pelaksanaan kompilasi dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program badan;
g.pelaksanaan konsultasi teknis dengan unit kerja terkait dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja (Renja), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kegiatan anggaran (RKA), dokumen pelaksaaan anggaran (DPA), penetapan kinerja (Tapkin), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan lainnya lingkup badan;
h.pelaksanaan pengkajian dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
i.pelaksanaan pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…