DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 59 Tahun 2016

Nomor: 59
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, meliputi: Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. 3
12.Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan Jabatan Pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Pimpinan Daerah adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Camat Kabupaten/Kota.
19.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, badan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi; 4
b.penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
c.penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
e.pelaksanaan administrasi badan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi badan terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian program dan pelaporan; dan
  3. 3.subbagian keuangan dan aset.
3. c.bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, terdiri dari:
  1. 1.subbidang sertifikasi kompetensi;
  2. 2.subbidang pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi; dan
  3. 3.subbidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.
4. d.bidang pengembangan kompetensi teknis inti, terdiri dari:
  1. 1.subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan;
  2. 2.subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar; dan
  3. 3.subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang.
5. e.bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional, terdiri dari:
  1. 1.subbidang pengembangan kompetensi umum jabatan administrasi;
  2. 2.subbidang pengembangan kompetensi pilihan jabatan administrasi; dan
  3. 3.subbidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
6. f.bidang pengembangan kompetensi manajerial, terdiri dari:
  1. 1.subbidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah; 5
  2. 2.subbidang pengembangan kompetensi jabatan struktural; dan
  3. 3.subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan.
7. g.unit pelaksana teknis badan (UPTB); dan
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, serta fasilitasi badan kepegawaian daerah kabupaten/kota khususnya bidang pengembangan kompetensi aparatur.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
b.pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
c.pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja pegawai ASN; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 6

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja pegawai ASN.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
b.pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
c.pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas dan dokumentasi;
d.penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor;
e.pelaksanaan perawatan/pemeliharaan, perbaikan gedung dan perlengkapan kantor serta proses penghapusan barang inventaris;
f.pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan kerja;
g.pengurusan penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan, kelembagaan, disiplin pegawai dan ketatalaksanaan;
h.pengurusan persiapan urusan mutasi; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur provinsi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rencana program dan kegiatan yang menjadi tugas subbagian;
b.pengelolaan rencana program, kegiatan dan anggaran badan;
c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pasca pelaksanaan program/kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM);
d.pengelolaan data pasca pelaksanaan program/kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM); 7
e.penyusunan konsep Laporan kinerja badan;
f.penyusunan laporan yang menjadi tugas dan fungsi subbagian; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…