DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 59 Tahun 2018

Nomor: 59
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
20.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 26) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 10, angka 11, angka 13, angka 15, angka 16, dan angka 17 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi Jambi.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD yang berada pada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11.Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah PD yang mempunyai tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13.Rencana Kerja Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan penerima hibah.
21.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Hibah dapat diberikan kepada :
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah lain;
3. c.badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
4. d.badan dan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Gubernur dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(5)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali: 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima hibah; dan digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
  2. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
(7)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jambi;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, Pemerintah Provinsi Jambi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jambi.
(3)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.
(4)Badan dan lembaga calon penerima hibah yang berkedudukan diluar administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf c, pengesahan, dan/atau penetapan badan/lembaga oleh Pemerintah daerah atau instansi vertikal dimana badan, lembaga berkedudukan sesuai dengan kewenangannya.
(5)Dalam hal badan dan lembaga calon penerima hibah yang berkedudukan diluar administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf c disamping mendapatkan pengesahan dan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilampirkan surat rekomendasi dari Pemda Setempat sesuai kewenangan.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.surat permohonan kepada Gubernur;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.nama kegiatan;
4. d.jangka waktu kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan; dan
6. f.rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.
(3)Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
(6)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(7)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di kabupaten/kota, disampaikan kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya meneruskannya kepada Gubernur.
(8)Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh kelompok masyarakat, wajib diketahui oleh kelurahan/desa dimana kelompok masyarakat tersebut berada.
(9)Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(10)Pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi PD Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Pencairan dana hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui PD pemberi rekomendasi.
(2)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan antara lain:
1. a.Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran hibah tahun berkenaan;
2. b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Organisasi/ Lembaga/Yayasan/Panitia penerima hibah;
3. c.fotocopy nomor rekening bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi jambi atas nama organisasi/ lembaga/yayasan/panitia penerima hibah dan tidak atas nama rekening pribadi;
4. d.pakta integritas; dan
5. e.surat pernyataan tanggung jawab; struktur kepengurusan terbaru, apabila terjadi pergantian kepengurusan organisasi.
(3)Khusus untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan, persyaratan pencairan dana hibah diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Camat/KUA/Lurah/Kepala Desa.
(4)Mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang diproses oleh PD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017.

8.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pencairan hibah dilakukan berdasarkan dokumen SPD dan DPA- SKPKD yang sudah ditetapkan.
(2)Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap dan/atau triwulan, maka pencairan tahap dan/atau triwulan berikutnya harus melampirkan laporan penggunaan dana tahap dan/atau triwulan sebelumnya.

9.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disatukan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penyampaiannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(4)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi Pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(5)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.
(6)Jumlah pagu usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
(7)Tata cara pengajuan usulan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
1. a.usulan oleh PD sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
2. b.penyampaian usulan oleh PD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung;
3. c.dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada hurug b paling sedikit: 1) nama calon penerima; 2) latar belakang; 3) maksud dan tujuan; 4) rencana anggaran belanja (RAB); 5) surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 6) fotocopy KTP/Kartu Indetintas lainnya yang masih berlaku; 7) fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan; dan 8) alamat Rumah dan nomor telepon (kalau ada) yang bisa dihubungi.
  1. 10.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Pencairan dana bantuan sosial khususnya dalam bentuk uang, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui PD pemberi rekomendasi.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk individu/keluarga dilampiri sebagai berikut :
1. a.rencana anggaran belanja (RAB);
2. b.surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotocopy KTP/Kartu Indetintas lainnya yang masih berlaku;
4. d.fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan;
5. e.alamat Rumah dan nomor telepon yang bisa dihubungi
6. f.pakta integritas dari penerima bantuan; dan
7. g.surat pernyataan tanggungjawab.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masyarakat dan lembaga non pemerintah dilampiri sebagai berikut:
1. a.rencana anggaran belanja yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial tahun berkenaan;
2. b.susunan struktur kepengurusan organisasi terbaru;
3. c.fotocopy KTP ketua organisasi terbaru;
4. d.fotocopy nomor rekening Bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jambi atas nama organisasi/ yayasan/lembaga, bukan atas nama pribadi;
5. e.pakta integritas dari penerima bantuan; dan
6. f.surat pernyataan tanggungjawab.
(4)PD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, selanjutnya meneruskan ke Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Anggaran.
(5)Mekanisme pencairan bantuan sosial yang direncanakan khususnya dalam bentuk barang, diproses oleh PD terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017.

11.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
1. a.usulan/proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
2. b.usulan/proposal dari PD bagi pemberian hibah yang berdasarkan usulan PD kepada Gubernur;
3. c.keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
4. d.pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
5. e.bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang, atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3)Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi :
1. a.nota persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan
2. b.tanda terima uang beserta rincian peruntukan penggunaannya.
  1. 12.Ketentuan Pasal 51 dihapus. Pasal II
  2. 1.Segala penyebutan OPD dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 harus dimaknai PD.
  3. 2.Segala penyebutan SPI dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 harus dimaknai APIP.
  4. 3.Segala penyebutan RKA PPKD dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 harus dimaknai RKA SKPKD.
  5. 4.Segala penyebutan DPA PPKD dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 harus dimaknai DPA SKPKD.
  6. 5.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 26 – 12 – 2018 Plt. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 26 – 12 – 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 59 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…