DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi, meliputi: Maksud dan Tujuan; Peserta dan Tim Penilai; Kriteria dan Cara Penilaian Proper Daerah; Hasil Penilaian Proper Daerah; Pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); 3
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 786);
12.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6);
14.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 20);
15.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Empat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3.Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi;
4.Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut PROPER Daerah adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan 4 limbah bahan berbahaya dan beracun serta kerusakan lingkungan;
5.Kinerja adalah Kemampuan kerja atau prestasi yang diperlihatkan suatu perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
6.Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara Republik Indonesia atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dimana dalam melakukan kegiatannya menghasilkan limbah yang diperkirakan berpotensi mencemari lingkungan hidup;
7.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
8.Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi temuan dan fakta lapangan yang ditandatangani oleh para pihak;
9.Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan kebijakan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Daerah di Provinsi Jambi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

a.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
b.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
c.mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Pasal 4

PROPER Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya 5 berupa pemberian insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

(1)PROPER Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.Persiapan;
2. b.Penilaian peringkat;
3. c.Pengawasan dan/atau tindak lanjut.
(2)Tahapan PROPER Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PESERTA DAN TIM PENILAI

Pasal 6

(1)Kepala BLHD atas nama Gubernur Jambi menetapkan perusahaan yang diikutkan dalam penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi;
(2)Kriteria pemilihan perusahaan didasarkan pada perusahaan yang mempunyai izin lingkungan.

Pasal 7

Unit usaha dan/atau kegiatan tidak diikutsertakan dalam PROPER Daerah jika:

(1)Sedang melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
(2)dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan PROPER Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk :
1. a.Tim Teknis;
2. b.Tim Pelaksana;
3. c.Sekretariat.
(2)Tim Teknis PROPER Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a terdiri dari :
1. a.unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi penataan dan konservasi lingkungan; 6
2. b.unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. c.unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi penaatan hukum lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan
4. d.unit kerja eselon III Badan Lingkungan Hidup yang membidangi UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi.
(3)Tim Pelaksana PROPER Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Pejabat Penyidik Negeri Sipil Provinsi (PPNS).
2. b.Petugas PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau sertifikat penguatan kapasitas PROPER.
3. c.Petugas Laboratorium terakreditasi yang bersertifikat pelatihan Sampling.
4. d.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Pejabat Penyidik Negeri Sipil kabupaten/kota atau staf teknis yang sudah mendapat pelatihan PROPER.
(4)Sekretariat PROPER Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf c terdiri dari Ketua dan Pelaksana administrasi.
(5)Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KRITERIA DAN CARA PENILAIAN PROPER DAERAH

Pasal 9

(1)Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan berdasarkan pada kriteria PROPER yang meliputi:
1. a.Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan
2. b.Kriteria Pengendalian Pencemaran Air;
3. c.Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara;
4. d.Kriteria Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
(2)Selain kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan ditambahkan kriteria pengendalian potensi kerusakan lahan.

Pasal 10

(1)Teknik penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi didasarkan pada kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Hasil temuan lapangan akan dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim dan wakil dari perusahaan untuk ditindaklanjuti oleh perusahaan;
(3)Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai BLHD Provinsi Jambi bersama staf lingkungan di kabupaten/kota dimana perusahaan berada:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2006