DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; Meliputi Peraturan Internal Korporasi; Identitas, Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; Kerja Sama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor darurat 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8.Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara(LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor36Tahun2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentangPetunjukTeknis Penyusunandan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018tentang Badan Layanan Umum Daerah; 5
27.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksakan Daerah;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
29.Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor1691/MENKES/PER/IV/2011tentangKeselamatan Pasien Rumah Sakit;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
31.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
32.Keputusan MenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit (Medical Staff By Laws);
33.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor129/MENKES/SK/II/2008tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
34.Peraturan Daerah Provinsi JambiNomor 6 Tahun 2010 tentangPerubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
35.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUMDAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.PemerintahDaerahadalahGubernurbeserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
6.Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan, dan pelayanan rujukan.
7.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah lembaga non profit oriented, sosial, kemanusiaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan.
8.Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 7
10.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalahPola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Pejabat PengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Direktur Utama adalah pejabat struktural tertinggi di Rumah Sakit, yaitu seseorang yang diangkat oleh Gubernur untuk menjadi pimpinan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher.
13.Direktur Pelayanan adalah Direktur Pelayanan Rumah Sakit UmumDaerahRaden Mattaher, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
14.Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana adalah Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, secara tehnis operasional bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
15.Direktur Umum dan Keuangan adalah Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, secara tehnis operasional bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
16.Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws).
17.Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) adalah peraturan internal yang mengatur tata kelola korporasi (corporate governance) hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas,Pejabat Pengeloladan Staf Medis Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing. 8
18.Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah peraturan internal yang mengatur tata kelola klinis (Clinical Governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis berisi tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di Rumah Sakit.
19.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pelayanan, Direktur Umum dan Keuangan, Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.
21.JabatanFungsional Tertentuadalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22.Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
23.Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instalasi Pemerintah.
24.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25.Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, psikolog klinis, penata anestesi, terapis fisik dansebagainya, memberikan asuhan sebagai tim interdisiplin, masing-masing PPA melakukan tugas mandiri, tugas delegatif dan tugas kolaboratif; 9
26.Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang sah, serta telah mendapatkan penempatan atau terikat perjanjian dengan Rumah Sakit dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan dan/atau tindakan medis di Rumah Sakit;
27.Tenaga Medis (Staf Medis) adalah Dokter umum, Dokter gigi umum, Dokter spesialis dan Dokter gigi spesialis, yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional, melakukan kegiatan keprofesian asuhan medis lengkap atau pelayanan interpretatif atau asuhan medis awal/penanganankegawat-daruratan, pendidikan dan penelitian secara purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit, serta telah disetujui dan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku.
28.Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) adalah dokter yang bertugas mengelola rangkaian tata kelola medis seorang pasien.
29.Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab,wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik spesialistik, pengabdian masyarakat, pendidikan Dokter dan Dokter spesialis, serta malakukan penelitian gunapengembangan ilmu kesehatan/kedokteran yang diduduki oleh Aparat Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
30.Tenaga Kontrak adalah tenaga yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
31.Dokter Tamu adalah Dokter atau Dokter gigi yang status kepegawaiannya bukan sebagai pegawai Rumah Sakit, yang karena kompetensinya diundang/ ditunjuk untuk melakukan/ memberikan pelayanan dan/ atau tindakan medis di Rumah Sakit untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu atas tanggung jawab Staf Medis Fungsional/ Komite Medik.
32.Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah peserta program pendidikan Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyaikualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10
33.Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif.
34.Tindakan Medis adalah suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien, baik untuk tujuan preventif, diagnostik, terapeutik ataupun rehabilitatif.
35.Komite Medis adalahperangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
36.Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukansekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
37.Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan direktur utama kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar rincian kewenangan klinis (Delineation of Clinical Privilage) yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan.
38.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
39.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis(clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
40.Telaah Keprofesian (Clinical Appraisal)adalah telaah yang ditinjau dari segi knowledge (pengetahuan), skill (ketrampilan) dan kompetensi yang bersangkutan dibidang keahlian profesinya.
41.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
42.Kelompok Staf Medis adalah staf medis yang dikelompokkan berdasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan/pendidikan,Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP), kategori penyakit, kategori organ, kategori usia dan kategori tertentu/lainnya.Kelompok tersebut dinamakan Staf Medis Fungsional (KSM). 11
43.Mitra Bestari (peer group) adalah sekelompok staf fungsional tertentu yang secaraprofesional dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesinya.
44.Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain- lain.
45.Instalasi adalah satuan kerja non-strukturalyang menyelenggarakan pelayanan dan menyediakan fasilitas antara lain rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, rawat intensif dan kamar operasi, dan penunjang medis serta penunjang non medis.
46.Timkerja adalah wadah kegiatan terintegrasi yang dibentuk sesuai kebutuhan untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
47.Komite Keperawatan adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola keperawatan (nursegovernance) agar staf keperawatan di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
48.Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalahperangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
49.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
50.Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukanpengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
51.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur Utama. 12

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Peraturan Internal Korporasi
b.Identitas, Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
c.Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
d.Kerjasama.

BAB II

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 3

(1)Peraturan Internal Korporasi merupakan peraturan internal Rumah Sakit, yang didalamnya memuat: a. b. kelembagaan; prosedur Kerja;
1. c.pengelompokan fungsi logis; dan
2. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.resposibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 4

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antarafungsi pelayanan dan fungsipendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. 13
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang ber pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibangun atas dasar asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dilaksanakan secara tanggung jawab.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem penilaian penyelenggaraan Rumah Sakit.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kepatuhan Rumah Sakit di dalam pengelolaan organisasi Rumah Sakit terhadap bisnis yang sesuai perundang- undangan.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian Rumah Sakit dalam pengelolaan organisasi secara profesional sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB III

IDENTITAS, VISI, MISI, MOTTO DAN NILAI-NILAI DASAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

Pasal 6

(1)Nama rumah sakit merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
(2)Jenis rumah sakit merupakan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD;
(3)Tipe rumah merupakan Rumah Sakit type B Pendidikan;
(4)Alamat rumah sakit merupakan di jalan Letnan Jenderal Soeprapto No 31 Telanaipura Kota Jambi. 14

Pasal 7

(1)Visi Misi Rumah Sakit, merujuk pada Visi Misi Kepala Daerah, yakni, Visi : Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher adalah Rumah Sakit Pilihan dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Rumah Sakit Pendidikan yang Berkualitas. Misi :
1. a.mengembangkan pelayanan kesehatan unggulan dan paripurna serta memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan sesuai standar;
2. b.mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menjamin kepastian pelayanan dan pendidikan kesehatan;
3. c.mengembangkan kompetensi dalam sikap, perilaku, keterampilan dan ilmu Pengetahuan seluruh SDM secara berkesinambungan sesuai standar kompetensi nasional dan internasional;
4. d.menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi;
5. e.mewujudkan RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang terakreditasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas.
(2)Motto : Kesembuhan anda Kebahagian kami
(3)Nilai-nilai dasar Rumah sakit adalah:
1. a.Pemilik dan Direksi : 1) responsif Rumah Sakit memenuhi harapan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan mewujudkan fungsi sosial rumah sakit; dan 2)komitmen dan mendorong partisipasi karyawan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
2. b.karyawan : 1)profesionalisme; 2)kejujuran; 3)keterbukaan; 4)kebersamaan; 5)kerendahan Hati; 6)kesediaan Melayani; 7)kerja Keras; 8)loyalitas; 9)bertanggung jawab; dan 10)empati. 15
3. c.administrasi dan manajemen : Administrasi dan Manajemen merupakan unsur penting dalam menunjang pelayanan di rumah sakit yang diselenggarakan secara prima dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

Pasal 8

(1)Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan BLUD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
2. b.pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan;
3. c.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
4. d.pelayanan medis;
5. e.pelayanan penunjang medis dan non medis;
6. f.pelayanan keperawatan;
7. g.pelayanan rujukan;
8. h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. i.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
10. j.pengelolaan keuangan dan akutansi;
11. k.pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan 16
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi terdiri dari :

1.Direktur Utama;
2.Direktur Pelayanan terdiri dari : 1) bidang Pelayanan Medik; 2) bidang Pelayanan Keperawatan; dan 3) bidang Rekam Medik dan Akreditasi.
3.Direktur Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana terdiri dari : 1) bagian Diklat dan Penelitian; 2) bagian Sumber Daya Manusia; dan 3) bagian Sarana dan Prasarana Medik dan Non Medik.
4.Direktur Umum dan Keuangan : 1) bagian keuangan; 2) bagian umum dan humas; dan 3) bagian perencanaan.
5.Kelompok Jabatan Fungsional : 1) satuan Pengawas Internal ; 2) komite – komite; 3) instalasi – Instalasi; dan 4) staf Medik Fungsional.

(5)Masing – masing Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat melalui penyediaan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan arah kebijakan, visi-misi; b. c. mengevaluasi arah kebijakan dan visi-misi secara berkala; menetapkan peraturan internal rumah sakit dan struktur organisasi, regulasi pengelola keuangan dan sumber daya manusia; 17

Pasal 10

(1)Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendelegasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah untuk memberikan persetujuan atas modal (capital) dan anggaran operasional Rumah Sakit serta mengalokasikan sumber dayayang dibutuhkan untuk mencapai misi Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
(2)Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendelegasikan kepada pembina tekhnis dan pembina keuangan untuk menilai, menetapkan dan mengevaluasi rencana strategis dan rencana bisnis serta rencana bisnis anggaran.
(3)Pemilikdalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendelegasikan kepadaDirektur Utamauntuk bertanggung jawabatas tata kelolarumah sakit secara proporsional sesuai tupoksi dan fungsinya.
(4)Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendelegasikan kepada Direktur Utama untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. d.menyetujui rencana strategis dan rencana strategis bisnis, mengawasi , menilai serta membina pelaksanaannya;
2. e.menilai dan menyetujui rencana anggaran dan rencana bisnis anggaran;
3. f.menilai dan menyetujuipenyelenggaraan pendidikan para profesional kesehatan dan penelitian, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan mengawasi serta menindaklanjuti laporannya;
4. g.mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. h.Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban rumah sakit, kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
6. i.memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. j.mengawasi mutu pelayanan rumah sakit; dan
8. k.melakukan evaluasi kinerja rumah sakit, pejabat pengelola dan Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik.
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit. 18
(5)Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk memantau perkembangan kegiatan BLUD dalam rangka mengawasi dan menjaga hak-hak dan kewajiban pasien, hak-hak dan kewajiban rumah sakit serta kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama.
(6)Pemilik dalam hal ini pemerintah provinsi jambi mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk menilai kinerja keuangan dan kinerja non keuangan untuk mencapai standar mutu pelayanan rumah sakit dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama.
(7)Pemilik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi mendelegasikan kepada DewanPengawas untuk memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama.

Pasal 11

(1)Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) dapat dibentuk oleh Kepala Daerah dan berfungsi sebagai representasi pemilik Rumah Sakit.
(2)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(5)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). 19
(6)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…