DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Pergub Jambi No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d angka 1 dan angka 3 Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian evaluasi dan pelaporan;
3. c.bidang industri kecil menengah dan aneka terdiri dari:
  1. 1.seksi bimbingan usaha dan daya saing;
  2. 2.seksi bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan; dan
  3. 3.seksi sarana promosi dan publikasi;
4. d.bidang industri agro, kimia, mesin, transfortasi dan perwilayahan industri terdiri dari :
  1. 1.seksi industri hasil hutan dan perkebunan, laut, perikanan dan minuman;
  2. 2.seksi industri mesin, logam dan alat transportasi; dan
  3. 3.seksi pengembangan dan pengawasan perwilayahan industri;
5. e.bidang perdagangan terdiri dari :
  1. 1.seksi perdagangan dalam negeri;
  2. 2.seksi perdagangan luar negeri; dan
  3. 3.seksi bina usaha sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
6. f.bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga terdiri dari:
  1. 1.seksi perlindungan konsumen;
  2. 2.seksi pengawasan barang beredar dan jasa; dan
  3. 3.seksi tertib niaga;
7. g.unit pelaksana teknis dinas (uptd);
8. h.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka peningkatan daya saing, pengembangan klim usaha, promosi produk industri, standarisasi industri, teknologi industri, peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri, penumbuhan wirausaha baru dan keemasan, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitasi dan penanganan pengendalian lingkungan pada industri kecil, menengah dan aneka.

3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan juknis pembinaan dan pengendalian bidang industri kecil menengah dan aneka;
b.pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang- undangan indudtri kecil menengah dan aneka;
c.pelaksanaan pelatihan penumbuhan wirausaha baru dan keemasan industri kecil menengah dan aneka;
d.pelaksanaan bimbingan peningkatan daya saing dan pemgembangan iklim usaha industri kecil menengah dan aneka;
e.pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan;
f.pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri, teknologi industri dan penguatan kelembagaan industri kecil menengah dan aneka;
g.pelaksanaan promosi produk industri dan peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri industri kecil menengah dan aneka;
h.pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan unit-unit promosi dan rumah tenun; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian bimbingan usaha dan daya saing, bimbingan peningkatan daya saing dan pengembangan iklim usaha industri serta fasilitasi standardisasi industri, teknologi industri dan penguatan kelembagaan industri.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Bimbingan Usaha Dan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian bimbingan usaha dan daya saing;
b.pelaksanaan bimbingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku industri;
c.pelaksanaan bimbingan peningkatan kualitas produk industri;
d.pelaksanaan bimbingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia fasilitator Good Manufacturing Practices (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
e.pelaksanaan sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
f.pelaksanaan fasilitasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan penguatan kelembagan industri; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan petunjuk bimbingan teknis produksi dan pengendalian lingkungan, pelatihan penumbuhan wirausaha baru industri dan kemasan serta pemantauan penanganan pengendalian lingkungan.

7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan petunjuk teknis bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan;
b.pelaksanaan sosialisasi tentang anlisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kepada pelaku industri;
c.pelaksanaan pelatihan penumbuhan wirausaha baru industri dan kemasan;
d.pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan;
e.pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan rumah tenun; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Sarana Promosi dan Publikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian sarana publikasi dan promosi produk industri serta peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Sarana Promosi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian ssarana publikasi dan promosi produk industri serta peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri ;
b.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pelaku industri dan instansi terkait dalam rangka promosi dan publikasi produk industri;
c.pelaksanaan pameran di dalam dan luar daerah sebagai salah satu sarana promosi produk industri;
d.pelaksanaan publikasi produk industri baik dalam media cetak, media elektronik dan media online;
e.pelaksanan pengelolaan dan pemantauan unit-unit promosi; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Industri Agro, Kimia, Mesin, Transportasi, dan Perwilayahan Industri mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian industri termasuk pengendalian lingkungan serta evaluasi kebijakan teknis dibidang industri menengah dan besar.

11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…