DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

- KETENTUAN UMUM - INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH - KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAN PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH - PENAGIHAN DAN PENYETORAN - PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN - PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN - PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH - PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH - KEDALUWARSA - KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
7.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
8.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Perundang-Undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
11.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
12.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
13.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
16.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
17.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
18.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
19.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
20.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
21.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
22.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
23.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilah Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelaporan secara tertulis.
(2)PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 3

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 4

(1)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
(2)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
(3)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Sekretaris Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
(5)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai APBD, dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.

Pasal 5

Dalam hal SKPD mempunyai beberapa UPTD, maka kepala SKPD dapat melimpahkan kewenangan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada kepala UPTD atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan UPTD.

Pasal 6

(1)Verifikasi atas informasi wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, sejak diterimanya informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Gubernur melalui kepala SKPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD atas nama Gubernur memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota LNS serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. b.membentuk dan menetapkan TPKD;
3. c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.membentuk dan menetapkan Majelis;
6. f.menetapkan SKP2KS;
7. g.menetapkan SKP2K; dan
8. h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
(2)PPKD dapat memberikan kewenangan kepada Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 10

(1)PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui :
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
(4)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…