DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 61 Tahun 2016

Nomor: 61
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan; Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiJambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah ProvinsiJambi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. 3
12.Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara eselon Ib), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan Jabatan Pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
14.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18.Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya- upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas danderajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
c.pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d.pelaksanaan kesekretariatan badan;
e.pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akutansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
f.pemantauan, evaluasi dan ppelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi badan terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretaris, terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum, keuangan dan aset; dan
  2. 2.subbagian kepegawaian, program dan pelaporan.
3. c.bidang pajak daerah dan dana perimbangan,terdiri dari:
  1. 1.subbidangpajak daerah dan dana perimbangan;
  2. 2.subbidangpembinaan dan pengawasan pajak daerah; dan
  3. 3.subbidangdata dan informasi pajak daerah.
4. d.bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, terdiri dari:
  1. 1.subbidangretribusi;
  2. 2.subbidang pendapatan lain-lain; dan
  3. 3.subbidangdata dan informasi retribusi daerah.
5. e.bidang anggaran, terdiri dari:
  1. 1.subbidanganggaran belanja langsung;
  2. 2.subbidanganggaran belanja tidak langsung; dan
  3. 3.subbidang pembinaan APBD kabupaten/kota.
6. f.bidang perbendaharaan, terdiri dari:
  1. 1.subbidangpenatausahaan belanja langsung;
  2. 2.subbidangpenatausahaan belanja tidak langsung; dan
  3. 3.subbidangkas daerah.
7. g.bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari: 5
  1. 1.subbidang akuntansi dan pendapatan;
  2. 2.subbidang akuntansi belanja; dan
  3. 3.subbidang akuntansi wilayah dan pertanggungjawaban APBD kab/kota;
8. h.unit pelaksana teknis badan (UPTB); dan
9. i.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan
(3)Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangkamengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan pelaporan badan;
b.penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, hukum dan umum serta kepegawaian;
d.penyelenggaraan pengkajian serta koordinasi perencanaan;
e.penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan badan;
f.penyelenggaraan pengendalian anggaran belanja badan;
g.penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja badan ;
h.penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian badan;
i.penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan badan; 6
j.penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
k.penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
l.penyelenggaraaan pembinaan jabatan fungsional;
m.penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n.penyelenggaraan pengkajian bahan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah(LPPD) badan;
o.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
p.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

SubbagianUmum, Keuangan dan Asetmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi umum, pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan administrasi keuangan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan di lingkungan badan, verifikasi, pembukuan dan pelaksanaan dibidang keuangan dan aset.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SubbagianUmum, Keuangan dan Asetmenyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
b.pelaksanaan administrasi kearsipan dan perpustakaan;
c.pelaksanaan administrasi hukum dan perundang-undangan;
d.pelaksanaan tugas kehumasan badan;
e.pelaksanaan perlengkapan badan;
f.penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
g.penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat- surat/naskah dinas dan arsip;
h.pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pegawai;
i.penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
j.pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan badan; 7
k.pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB;
l.pelaksanaan evaluasi UPTB dan badan;
m.pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
n.pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pajak daerah dan dana perimbangan, retribusi dan pendapatan lain-lain, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan UPTB;
o.pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program badan yang meliputi bidang pajak daerah dan dana perimbangan, retribusi dan pendapatan lain-lain, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan UPTB;
p.pelaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan badan;
q.pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
r.pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
s.pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
t.pelaksanaan verifikasi keuangan;
u.pelaksanaan sistem akuntansi instansi (SAI) satuan kerja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
v.pelaksanaan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan; dan
w.pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

SubbagianKepegawaian, Programdan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang kepegawaian, program dan pelaporan meliputi koordinasi perencanaan, administrasi kepegawaian dan pelaporan dilingkungan badan.

Pasal 11

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, SubbagianKepegawaian, Programdan Pelaporanmenyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan subbagiankepegawaian, program dan pelaporan; 8
b.pelaksanaan penyusunan, program kegiatan dan pelaporan;
c.pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan;
d.pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA), laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) badan;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;
f.pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
g.penyelenggaraanpenyusunan, pengelolaan data kepegawaian;
h.penyelenggaraan penyiapan dan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan badan;
i.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…