DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 64 Tahun 2018

Nomor: 64
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Provinsi Jambi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai unsure pembantu Gubernur Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Jambi.
9.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal nasional jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025
10.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat RUPM Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Jambi.
11.RUPM Provinsi Jambi adalah Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Jambi yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal Tahun 2018-2025.
12.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

Penyusunan RUPM Provinsi Jambi dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah dan kebijakan roadmap secara terarah, efektif, dan efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran penananaman modal di Provinsi Jambi, dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

Pasal 3

RUPM Provinsi Jambi dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.terbangunnya keterpaduan dan konsistensi antara RUPM, RUPM Provinsi Jambi dan RUPMK dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah;
b.terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat daerah;
c.mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional; dan
d.mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal dari penanam modal kepada masyarakat daerah.

Pasal 4

(1)RUPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam suatu dokumen yang disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Asas dan Tujuan;
3. c.Visi dan Misi;
4. d.Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. 1.Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
  2. 2.Persebaran Penanaman Modal;
  3. 3.Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur, dan Energi;
  4. 4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
  5. 5.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
  6. 6.Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
  7. 7.Promosi Kerjasama Penanaman Modal; dan
  8. 8.Pengembangan Sumber daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. e.Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Provinsi Jambi, terdiri dari:
  1. 1.Fase I, Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (easy and quick field investment);
  2. 2.Fase II, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
  3. 3.Fase III, Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  4. 4.Fase IV, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledge based economy);
6. f.Pelaksanaan.
(2)Isi dan uraian RUPM Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi dapat memberikan kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 6.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 – 12 – 2018 Plt. GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 – 12 – 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 64 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…