DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Pergub Jambi No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan organisasi dinas terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat terdiri dari:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian keuangan dan aset; dan
  3. 3.subbagian perencanaan dan evaluasi.
3. c.bidang geologi dan air tanah terdiri dari:
  1. 1.seksi sumberdaya geologi dan air tanah;
  2. 2.seksi konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
  3. 3.seksi pengusahaan air tanah.
4. d.bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari:
  1. 1.seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  2. 2.seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral logam dan batubara; dan
  3. 3.seksi pembinaan dan pengawasan pengusahaan mineral dan batubara.
5. e.bidang energi terdiri dari:
  1. 1.seksi pembinaan dan pengembangan energi;
  2. 2.seksi pemanfaatan energi; dan
  3. 3.seksi pengusahaan energi.
6. f.bidang ketenagalistrikan terdiri dari:
  1. 1.seksi pengembangan ketenagalistrikan;
  2. 2.seksi pengusahaan ketenagalistrikan; dan
  3. 3.seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. h.cabang dinas; dan
9. i.kelompok jabatan fungsional.
(2)Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3)Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(4)Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(5)Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

2.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bidang Energi mempunyai tugas membantu dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan di bidang energi.

3.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk menyeleggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Energi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program kerja bidang energi;
b.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi;
c.pelaksanaan pelayanan pengusahaan bidang energi sesuai kewenangan;
d.pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang energi; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.
1. 4.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi melaksanakan tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, perencanaan, pengembangan, dan pengendalian energi baru terbarukan.

5.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan energi sesuai kewenangan;
b.penyiapan bahan bahan rancangan rencana umum energi daerah dan mitigasi perubahan iklim sektor energi;
c.pelaksanaan survei dan inventarisasi bahan penyusunan data dan informasi potensi energi;
d.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pada upaya pengembangan energi dan upaya efisiensi energi;
e.pelaksanaan upaya pengembangan infrastruktur energi;
f.penyiapan bahan peningkatan penyediaan energi pedesaan;
g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan energi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Seksi Pemanfaatan Energi melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan energi.

7.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan energi sesuai kewenangan;
b.pelaksanaan inventarisasi bahan penyusunan data dan informasi pemanfaatan energi;
c.penyiapan bahan penyusunan neraca pemanfaatan energi;
d.pelaksanaan dan penyiapan bahan data potensi sebagai dasar perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
e.pelaksanaan perhitungan awal produksi dan realisasi lifting minyak dan gas bumi;
f.pelaksanaan inventarisasi dana bagi hasil pemanfaatan panas bumi tidak langsung;
g.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pada upaya pemanfaatan energi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
1. 8.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Seksi Pengusahaan Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang pengusahaan energi.

9.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengusahaan Energi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan rekomendasi teknis izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
b.penyiapan bahan rekomendasi teknis izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofeul) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
c.penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi;
d.pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
e.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengusahaan energi;
f.penyiapan bahan pelaporan kegiatan perizinan bidang energi yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
1. 10.Merubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Januari 2020 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Januari 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG KEUANGAN DAN ASET SUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI BIDANG GEOLOGI & AIR TANAH BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BIDANG ENERGI BIDANG KETENAGALISTRIKAN SEKSI SUMBERDAYA GEOLOGI & AIR TANAH SEKSI KONSERVASI AIR TANAH & GEOLOGI LINGKUNGAN SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH SEKSI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEKSI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI SEKSI PEMANFAATAN ENERGI SEKSI PENGUSAHAAN ENERGI SEKSI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN SEKSI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN SEKSI KETEKNIKAN DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN CABANG DINAS UPTD KELOMPOK JABATAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…