DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Baseline Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Rencana dan Target Aksi Mitigasi dan Adabtasi Perubahan Iklim, Lembaga Perubahan Iklim Provinsi, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
10.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8.Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah paradigma yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dengan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis melalui peningkatan produktifitas pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
9.Rencana lnduk Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah titik temu antara rencana tata ruang dan penatagunaan lahan dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak.
10.Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).
11.Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
12.Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
13.Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
14.Ketahanan Iklim adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan merespon dampak, risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat.
15.Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
16.Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
17.Baseline Business as Usual Emisi GRK yang selanjutnya disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
18.Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
19.Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi atau dicegah.
20.Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan.
21.Baseline Business as Usual Ketahanan Iklim yang selanjutnya disebut Baseline Ketahanan Iklim adalah proyeksi potensi dampak perubahan iklim terhadap suatu wilayah pada sektor dan kegiatan yang telah teridentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi adaptasi.
22.Batas Atas Emisi GRK adalah tingkat Emisi GRK paling tinggi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
23.Tingkat Emisi GRK adalah kondisi Emisi GRK dalam satu jangka waktu tertentu yang dapat diperbandingkan berdasarkan hasil penghitungan GRK dengan menggunakan metode dan faktor emisi/serapan yang konsisten sehingga dapat menunjukkan tren perubahan tingkat emisi dari tahun ke tahun.
24.Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
25.Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi dan Aksi Adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
26.Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya.
27.Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan dampak perubahan iklim secara berkala dari berbagai faktor penyebab dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim.
28.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
29.Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer secara alami maupun melalui rekayasa teknologi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
30.Sektor adalah sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
31.Sub Sektor adalah sub sektor NDC yang memiliki sub bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
32.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
33.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

1.wujud dukungan Pemerintah Daerah atas komitmen Pemerintah berupa Pengurangan Emisi GRK Nasional;
2.percepatan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, serta masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pertumbuhan ekonomi hijau;
b.rencana dan target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
c.kelembagaan perubahan iklim Daerah;
d.pemantauan dan evaluasi;
e.pembinaan dan Pengawasan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Pasal 4

(1)Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah Jambi dimaksudkan sebagai:
1. a.arah penyelenggaraan pembangunan jangka panjang dan menengah di Daerah;
2. b.pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan berbasis keruangan baik secara struktur dan pola ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara regular; dan
3. c.pedoman bagi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari kerja sama dengan berbagai pihak sehingga terbentuk sinergi dengan Pembangunan Daerah.
(2)Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau melalui integrasi Peta Jalan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan dokumen perencanaan daerah, dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
(3)Penyelenggaraan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wujud dukungan Pemerintah Daerah atas komitmen Pemerintah berupa Pengurangan Emisi GRK Nasional.
(4)Penyelenggaraan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melingkupi sektor berbasis lahan dan non lahan.

Pasal 5

(1)Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2), disusun:
1. a.Baseline Emisi GRK;
2. b.rencana dan target Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
3. c.kelembagaan perubahan iklim Daerah/pertumbuhan ekonomi hijau.
(2)Penyusunan dokumen dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui penyelenggaraan NEK.
(2)Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sektor dan sub sektor berbasis lahan dan non lahan.
(3)Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.energi;
2. b.limbah;
3. c.proses industri dan penggunaan produk;
4. d.pertanian;
5. e.kehutanan; dan/atau
6. f.Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pembangkit;
2. b.transportasi;
3. c.bangunan;
4. d.limbah padat;
5. e.limbah cair;
6. f.sampah;
7. g.industri;
8. h.persawahan;
9. i.peternakan;
10. j.perkebunan;
11. k.kehutanan;
12. l.pengelolaan gambut dan mangrove; dan/atau
13. m.sub sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan NEK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pelaku Usaha; dan
3. c.masyarakat.
(2)Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
1. a.perdagangan karbon;
2. b.pembayaran berbasis kinerja;
3. c.pungutan atas karbon; dan/atau
4. d.mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan NEK di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BASELINE EMISI GRK

Pasal 8

(1)Penyusunan Baseline Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.hasil laporan Inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
2. b.data historis Emisi GRK pada kurun waktu tertentu;
3. c.basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia; dan
4. d.aspek ekonomi dan sosial.
(2)Penyusunan Baseline Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam lingkup Sektor dan Sub Sektor.
(3)Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
1. a.Baseline Emisi GRK Nasional;
2. b.Data berkala inventarisasi Emisi GRK Sektor dalam kurun waktu tertentu;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
4. d.Aspek Ekonomi dan Sosial.
(4)Baseline Emisi GRK Sektor memuat Baseline Emisi GRK Sub Sektor dan total Baseline Emisi GRK semua Sub Sektor.
(5)Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor dan Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah dilakukan sesuai pedoman penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar :
1. a.penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
2. b.penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
3. c.penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah; dan
4. d.rujukan perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Selain pedoman penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan juga dilakukan dengan mengacu pada:
1. a.Baseline Emisi GRK Nasional;
2. b.Hasil Inventarisasi Emisi GRK Daerah Dan Kabupaten/Kota;
3. c.Data Seri Emisi GRK dalam kurun waktu tertentu;
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
5. e.Aspek Ekonomi dan Sosial.
(4)Penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah selain mengacu kepada hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mengacu pada Baseline Emisi GRK Sektor selama telah ditetapkan oleh Menteri.
(5)Hasil penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
(6)Gubernur menyampaikan laporan penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah Jambi kepada Menteri.

BAB IV

RENCANA DAN TARGET AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pemerintah Daerah menyusun Rencana dan Target Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Daerah.
(2)Rencana dan Target Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Daerah meliputi sektor lahan dan non lahan.

Pasal 11

(1)Penyusunan rencana dan target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah dilakukan sesuai pedoman penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Selain pedoman penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan juga dilakukan dengan mengacu pada:
1. a.Baseline Emisi GRK Daerah;
2. b.target Mitigasi Perubahan Iklim Nasional;
3. c.target Mitigasi Perubahan Iklim Sektor;
4. d.aspek perekonomian Daerah;
5. e.aspek sosial;
6. f.efektivitas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Daerah; dan
7. g.kapasitas sumber daya.
(3)Rencana dan Target Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Daerah dibahas bersama Kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Hasil penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri.
(5)Target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah yang telah ditetapkan Gubernur dijadikan dasar untuk:
1. a.penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
2. b.penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah; dan
3. c.rujukan perencanaan Pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…