DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jambi;
3.Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014, selanjutnya disebut AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi Tahun 2014;
4.Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TKPPK Provinsi Jambi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi;
5.Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 dijalankan melalui strategi Pencegahan dengan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi mengacu pada:

a.pembentukan SKPD pada Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang memiliki target jelas sampai 2015, dengan fokus pada pemberian perizinan;
b.integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk proses penegakan hukum;
c.membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat;
d.keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah;
e.keterbukaan prosedur pengoperasian standar (Standar Operasional Prosedur) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang;
f.penyempurnaan kode etik pegawai dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai);
g.pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan;
h.pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan;
i.pemantapan administrasi keuangan daerah, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/ donor di badan publik dan partai politik yang ada di daerah;
j.penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini Baik, Cukup, dan Tidak Baik bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jambi;
k.pembatasan nilai transaksi tunai;
l.penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat daerah;
m.transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
n.transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan SKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu;
o.penerapan pakta integritas;

Pasal 5

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.

Pasal 6

(1)Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 disampaikan kepada:
1. a.Menteri Dalam Negeri;
2. b.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. c.Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
(2)Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK Provinsi Jambi

Pasal 7

(1)Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 terdiri dari 7 (tujuh) aksi, yaitu:
1. a.pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. b.pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. c.publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP);
4. d.penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP;
5. e.peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. f.publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
7. g.pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
(2)Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

TKPPK Provinsi Jambi melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran peraturan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan bertugas : 1) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014; 2) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12; 3) memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Website UKP- PPP; 4) mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota oleh unit SKPD terkait;
b.Inspektorat bertugas : 1) memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Provinsi Jambi terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Tahun 2014 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing; 2) membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014 setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12) kepada Gubernur Jambi; 3) melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014, dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri, Bappenas dan UKP-PPP; 4) mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-PPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;
c.Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Aksi 1) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
d.Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu bertugas : 1) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP (Aksi 2) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; 2) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP; 3) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu (Aksi 3); 4) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP (Aksi 4) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
e.Biro Hukum Setda Provinsi Jambi bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan kepada lembaga PTSP.
f.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (Aksi 5) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
g.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas : 1) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi 6) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; 2) memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem monitoring UKP-PPP; 3) menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam website UKP-PPP: https://serambi.ukp.go.id;
h.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta Kantor Pengolahan Data Elektronik bertuga melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 menyusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghitung persentase ukuran kerberhasilan capaian aksi daerah guna mendukung pencapaian sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 dilakukan melalui website https://serambi.ukp.go.id, dengan jadwal sebagai berikut:
1. a.penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Provinsi Jambi kepada Bappeda, dengan jadwal sebagai berikut: 1) pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 Maret 2014; 2) pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2014; 3) pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2014; 4) pelaporan B12, paling lambat tanggal tanggal 27 Desember 2014;
2. b.penyampaian laporan oleh Bappeda Provinsi Jambi kedalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut: 1) pelaporan B03, dibuka tanggal 28 Maret 2014 dan ditutup tanggal 5 April 2014 pada pukul 23.59 WIB; 2) pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB; 3) pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB; 4) pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2015 pada pukul 23.59 WIB.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 6 Maret 2014 GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 8 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2014 TANGGAL 12 MARET 2014 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012 % CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 STRATEGI PENCEGAHAN a.Sistem pelayanan public berbasis TI dengan focus pada: 1)Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi interval kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan focus pada pemberian perizinan Pembentukan kelembagaan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi BKPMD dan PPT Provinsi Jambi Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang prima Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi, Jambi B03: Ditetapkan SK Gubernur Pembentukan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B06: Tersusunnya rancangan Perda tentang BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B09: Disepakatinya Rancangan Perda tentang Pembentukan Kelembagaan BKPMD dan PPT antara DPRD dengan Pemerintah Daerah B12: Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jambi - RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012 % CAPAIAN KETERANGAN Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan non perizinan didaerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Pemerintah Provinsi Jambi BKPMD dan PPT Provinsi Jambi Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi Diterbaitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B03: Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Provinsi Jambi B06: Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B09: Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B12: Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi - RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012 % CAPAIAN KETERANGAN Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga BKPMD dan PPT (Bagi Pemerintah Daerah) Pemerintah Provinsi Jambi BPMD dan PPT Provinsi Jambi Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi Terpulikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B03: Penyusunan rancangan Standar Pelayanan pada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B06: Penetapan Standar Pelayanan B09: Persiapan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B12: Publikasi standar pelayanan terpadu Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BKPMD dan PPT Pemerintah Provinsi Jambi BPMD dan PPT Provinsi Jambi Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B03: Membuat rancangan penanganan pelayanan pengaduan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi -- B06: Diterbitkannya SK Gubernur Jambi tentang mekanisme penanganan pengaduan layananBKPMD dan PPT Provinsi Jambi B09 : Tersusunnya desain mekanisme penanganan pengaduan layanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B12 : Tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layananBKPMD dan PPT Provinsi Jambi 4) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkarakorupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Provinsi Jambi Bappeda Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel Pemerintah Provinsi Jambi Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD Tahun 2014, RanPerda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA- SKPD Tahun 2014, Ringkasan DPA-PPKD Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD Tahun 2013, LKPD Tahun 2013 yang sudah di audit, opini atas LKPD melalui website Pemerintah Provinsi Jambi B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Provinsi Jambi -- B06: Terbentuknya website resmi Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota dan menyiapkan menu konten dengan nama ”transparansi pengelolaan anggaran daerah” B09: Tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi B12: Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD melalui website Pemerintah Provinsi Jambi -- RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012 % CAPAIAN KETERANGAN Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi BAPPEDA Pemerintah Provinsi Jambi Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD dan Renja SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Terpublikasinya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website Pemerintah Provinsi Jambi B03: Tersusunnya rancangan materi publikasidokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Prov. Jambi B06: Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi B09: Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website massa, website Pemerintah Prov. Jambi B12: Tersusunnya laporan kegiatan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website Pemerintah Provinsi Jambi TRANSPARANSI DAN AKUNTABELITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, KPDE dan Seluruh SKPD Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan B03: Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi B06: Tersusunnya daftar inventarisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi B09: Tersusunnya draft kebutuhan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi B12: Ditetapkannya dan dipublikasikan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa GUBERNUR JAMBI, ttd GAMAWAN FAUZI H. HASAN BASRI AGUS TELAH DITELITI KEBENARANNYA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…