DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perubahan atas Pergub Jambi No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan huruf i Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang;
b.penyelenggaraan penyusunan perencanaan program kerja dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia bidang;
c.pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi bidang pengembangan kompetensi dan karir;
d.penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, dan perancangan produk hukum daerah terkait kompetensi dan pengembangan karir pegawai ASN;
e.pengoordinasian pemetaan pengembangan kompetensi PNS lingkup pemerintah provinsi;
f.penyelenggaraan seleksi kompetensi bagi PNS pemerintah provinsi penerima bea siswa tugas belajar dan penerima bantuan izin belajar;
g.penyelenggaraan dan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan keputusan tugas belajar dan izin belajar dari pejabat yang berwenang;
h.penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penerbitaan izin penggunaan gelar akademis;
i.dihapus;
j.pengoordinasian penyusunan penetapan formasi jabatan fungsional tertentu;
k.penyelenggaraan seleksi kompetensi jabatan struktural/talent poll PNS pemerintah provinsi;
l.pengoordinasian penyelenggaraan seleksi kompetensi bagi PNS pemerintah provinsi yang ditugaskan mengikuti diklat prajabatan, diklatpim, diklat teknis fungsional, dan bimbingan teknis khusus;
m.pengoordinasian penyelenggaraan seleksi kompetensi bagi PNS yang pindah ke pemerintah provinsi;
n.pengoordinasian penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS;
o.pengoordinasian penghimpunan data hasil assessment, track record, perjanjian kinerja dan pengelolaan kinerja pejabat struktural dan pejabat fungsional;
p.pengoordinasian, fasilitasi, dan penyiapan bahan bagi pelaksanaan tugas tim baperjakat/tim penilai kinerja;
q.penyelenggaraan penyiapan bahan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tim baperjakat/tim penilai kinerja untuk disampaikan kepada Gubernur;
r.penyelenggaraan penyiapan bahan rekomendasi konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
s.pengoordinasian penyelenggaraan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat struktural dan pejabat fungsional;
t.penyelenggaraan penyiapan bahan rekomendasi terkait dengan usulan pembentukan tim penilai angka kredit yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur; dan
u.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4
1. 2.Ketentuan huruf j Pasal 33 dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi subbidang;
b.penyusunan perencanaan progran kerja dan perencanaan pengembangan SDM subbidang;
c.penyusunan rancangan standar operasional prosedur terkait pengelolaan kinerja pegawai;
d.pelaksanaaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, dan perancangan produk hukum daerah terkait pengelolaan kinerja pegawai;
e.pelaksanaan penyiapan bahan tentang penilaian prestasi kerja bagi pejabat eselon II lingkup pemerintah provinsi;
f.pelaksanaan pengkajian dan penyusunan standar kompetensi jabatan lingkup pemerintah provinsi;
g.pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian data pengelolaan kinerja pegawai ASN dari setiap satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi;
h.pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian data perjanjian kinerja pejabat struktural dari setiap satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi;
i.pelaksanaan penyiapan laporan rekapitulasi pengelolaan kinerja PNS kepada badan kepegawaian nasional dan kementerian pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi;
j.dihapus;
k.penyiapan bahan pembinaan, penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan laporan kinerja aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
l.pelaksanaan penyiapan bahan dan rekomendasi terkait dengan usulan pembentukan tim penilai kinerja pegawai ASN yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur;
m.pelaksanaan penyiapan bahan dan rekomendasi kebijakan tentang tindak lanjut hasil penghimpunan data pengelolaan kinerja secara regular kepada Gubernur; dan
n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 3.Ketentuan huruf s Pasal 39 dihapus sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian peraturan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi dan kesejahteraan;
b.penyelenggaraan penyusunan perencanaan program kerja dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia bidang; 5
c.pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi di bidang sistem informasi dan kesejahteraan;
d.penyelenggaraan, pengelolaan dan perawatan perangkat pendukung aplikasi kepegawaian dan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian, sistem informasi presensi dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK);
e.penyelenggaraan pengelolaan, validasi, dan penyajian data informasi kepegawaian secara elektronik;
f.penyelenggaraan pengelolaan dan penyajian informasi daftar urut kepangkatan (DUK) secara elektronik;
g.penyelenggaan pembinaan, monitoring dan evaluasi data kepegawaian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
h.penyelenggaraan penyusunan profil PNS lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
i.penyelenggaraan pengelolaan website badan serta publikasi data dan informasi kegiatan badan;
j.penyelenggaraan pengelolaan buletin kepegawaian;
k.penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi elektronik dan arsip fisik kepegawaian pegawai ASN lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
l.penyelenggaraan dan fasilitasi pelayananan penerbitan kartu pegawai (KARPEG), kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE) dan kartu peserta tabungan asuransi pensiun (TASPEN);
m.penyelenggaraan proses pengurusan tabungan perumahan (BAPERTARUM) PNS dan tabungan asuransi pensiun PNS (TASPEN);
n.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengurusan tabungan perumahan (TAPERUM) PNS, bantuan perumahan PNS (BAPERTARUM), tabungan asuransi pensiun PNS (TASPEN), jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM);
o.penyelenggaraan dan fasilitasi pelayananan penerbitan kartu suami (KARSU) dan kartu istri (KARIS);
p.penyelenggaraan dan fasilitasi pelayananan penerbitan kartu identitas pegawai asn pemerintah pemerintah provinsi;
q.penyelenggaraan penyiapan bahan dan rekomendasi pemberian cuti PNS meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara;
r.penyelenggaraan penyiapan bahan dan rekomendasi pemberian cuti PNS Kabupaten/Kota meliputi cuti besar;
s.dihapus;
t.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pemberian penghargaan PNS teladan dan berprestasi kepada PNS lingkup pemerintah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
u.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pemberian penghargaan Gubernur award di bidang manajemen kepegawaian kepada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
v.penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pemberian penghargaan satya lencana karya satya (SLKS) kepada PNS lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; dan
w.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6
1. 4.Ketentuan huruf k Pasal 45 dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi subbidang;
b.pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia subbidang;
c.penyusunan rancangan standar operasional prosedur terkait kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
d.pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, dan perancangan produk hukum daerah terkait kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
e.pelaksanaan, konsultasi dan fasilitasi pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai;
f.pelaksanaan, konsultasi dan fasilitasi pengurusan tabungan perumahan (TAPERUM) PNS dan bantuan perumahan (BAPERTARUM) PNS;
g.pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi pengurusan tabungan asuransi pensiun PNS (TASPEN);
h.pelaksanan, konsultasi dan fasilitasi pengurusan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM);
i.pelaksanaan penyiapan bahan dan rekomendasi pemberian cuti pegawai ASN meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara;
j.pelaksanaan penyiapan bahan dan rekomendasi pemberian cuti PNS kabupaten/kota meliputi cuti besar;
k.dihapus;
l.pelaksanaan, konsultasi dan fasilitasi pemberian penghargaan PNS teladan dan berprestasi kepada PNS lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
m.pelaksanaan, konsultasi dan fasilitasi pemberian penghargaan Gubernur award di bidang manajemen kepegawaian kepada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
n.pelaksanaan, konsultasi dan fasilitasi pemberian penghargaan satya lencana karya satya (SLKS) kepada PNS lingkup pemerintah pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
o.penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian bantuan beasiswa bagi putra putri anggota korp profesi ASN;
p.penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi anggota korp profesi ASN yang meninggal dunia;
q.penyelenggaraan fasilitasi wirausaha bagi korp profesi ASN yang akan memasuki masa purna bhakti; dan
r.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Januari 2020 GUBERNUR JAMBI, ttd H. FACHRORI UMAR Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Januari 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. SUDIRMAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…