DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Bentang Alam Bukit Tigapuluh merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang menjadi lintasan hidupan liar yang menghubungkan antara beberapa habitat serta berpotensi untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang perlu dijaga kelestariannya;
c.bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) adalah merupakan urusan daerah Provinsi berdasarkan ketentuan huruf BB lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfataan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595);
23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT TIGAPULUH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
5.Areal Konservasi adalah kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin ataupun yang belum.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang dibentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah Kawasan diluar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.
8.KEE Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang selanjutnya disebut KEE Datuk Gedang adalah suatu kawasan yang berada diluar Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi dalam pengelolaan koridor satwa liar.
9.Datuk Gedang adalah penyebutan nama berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat terhadap Gajah.
10.Bentang Alam adalah suatu bagian geografis yang memiliki kekhususan geologis dan geomorfologis dengan ciri-ciri unik dalam hal fisik dan referensi khusus.
11.Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
12.Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
13.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
14.Koridor Hidupan Liar adalah areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dan sumber daya lainnya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan faktor-faktor biotik sehingga mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat yang terfragmentasi pada populasi karena in- breeding dan mencegah penurunan keanekaragaman genetik akibat erosi genetik (genetik drift) yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi.
15.Pengelolaan KEE adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi di KEE yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
16.Perencanaan adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan manusia dalam suatu KEE secara utuh dengan mempertimbangkan aspek- aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar KEE untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
17.Pelaksanaan adalah implementasi dari kebijakan perlindungan dan Pengelolaan di KEE Koridor Hidupan Liar di bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
18.Pengawasan adalah tindakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Ekosistem Esensisal Koridor Hidupan Liar di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
19.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20.Para Pihak adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang.
21.Penanggung jawab adalah pengelola KEE dan/atau masyarakat setempat yang melakukan usaha dan/atau melakukan kegiatan tertentu di wilayah KEE Datuk Gedang.
22.Pengelola KEE adalah Lembaga atau Institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan di wilayah kelola KEE.
23.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat (MHA) atau badan hukum.
24.Masyarakat Setempat adalah penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap Bentang Alam Bukit Tigapuluh untuk memenuhi hidupnya sehari-hari dan tinggal di desa setempat dengan dibuktikan dengan KTP atau bukti penduduk lainnya yang syah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:
1. a.penyelenggaraan Pengelolaan KEE Datuk Gedang secara sistematis dan terpadu; dan
2. b.meningkatkan upaya perlindungan Bentang Alam yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam Pengelolaan KEE Datuk Gedang yang dilaksanakan oleh Para Pihak secara terpadu.

Pasal 3

(1)Pengelolaan KEE Datuk Gedang dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.keseimbangan;
2. b.pembangunan berkelanjutan;
3. c.integritas pengelolaan;
4. d.pemberdayaan masyarakat;
5. e.kelestarian fungsi hutan;
6. f.kesejahteraan masyarakat;
7. g.keadilan;
8. h.kepastian hukum; dan
9. i.kemanfaatan.
(2)Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.kesimbangan, yaitu pengelolaan yang harmonis antara kehidupan manusia, satwa dan lingkungannya;
2. b.pembangunan berkelanjutan, yaitu kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
3. c.integritas pengelolaan, yaitu suatu pengelolaan yang secara konsisten mentaati peraturan yang berlaku;
4. d.pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya;
5. e.kelestarian fungsi hutan, yaitu keadaan hutan yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dengan tetap mempertahankan keberadaannya atau tidak merubah fungsinya;
6. f.kesejahteraan masyarakat, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani dan rohani dengan hakekat dan martabat sebagai manusia pada umumnya;
7. g.keadilan, yaitu memperlakukan pihak-pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya;
8. h.kepastian hukum, yaitu memberikan jaminan terhadap pengelola KEE; dan
9. i.kemanfaatan, yaitu dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan ; dan
h.sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan KEE Datuk Gedang dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Pengelolaan wilayah KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan merubah fungsi kawasan.

Pasal 6

Rencana Pengelolaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi KEE Datuk Gedang;
b.inventarisasi KEE Datuk Gedang;
c.penetapan fungsi KEE Datuk Gedang; dan
d.penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang.

Pasal 7

Identifikasi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

a.informasi/laporan masyarakat;
b.literatur; dan
c.hasil survei lapangan.

Pasal 8

(1)Inventarisasi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.penginderaan jauh; dan
2. b.survei lapangan.
(2)Inventarisasi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.Pemegang Izin;
4. d.NGO;dan
5. e.Masyarakat.
(3)Pedoman pelaksanaan inventarisasi KEE Datuk Gedang mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Gubernur menetapkan KEE Datuk Gedang berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

(1)Penetapan fungsi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
1. a.fungsi lindung keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya;
2. b.fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya;
3. c.fungsi pemanfaatan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya; dan
4. d.fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
(2)Fungsi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.fungsi lindung keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya, yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati dari berbagai ragam gangguan sebagai penyangga kehidupan;
2. b.fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya; yaitu menjaga keutuhan keanekaragaman hayati agar tetap dalam keadaan asli;
3. c.fungsi pemanfaatan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya, yaitu memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan tidak merusak bentang alam dan tidak mengubah fungsinya; dan
4. d.fungsi ekonomi, sosial dan budaya, bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dimanfaatkan untuk menggerakan ekonomi, menampung tenaga kerja dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat.
(3)Ketentuan mengenai penetapan fungsi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014